Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

BURUH DEMO SERENTAK TOLAK UU CIPTAKER

Aksi unjuk rasa penolakan terhadap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja terus bergulir. Hari ini,
Senin (2/11), puluhan ribu buruh yang tergabung dalam 32 konfederasi dan federasi akan
melakukan aksi serentak di 24 provinsi. Untuk wilayah Jabo-detabek, unjuk rasa dipusatkan di
depan Istana Merdeka dan Mahkamah Konstitusi (M K).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebutkan, titik kumpul
massa adalah patung kuda pada sekitar pukul 10.30 WIB. Selain KSPI, aksi juga diikuti
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) versi Andi Gani Nena (AGN) dan Gerakan
Kesejahteraan Nasional (Gekanas). 'Tuntutan yang akan disuarakan adalah, batalkan
omnibuslaw UU Cipta Kerja (Ciptaker) dan menuntut agar upah minimum tahun 2021 (UMP,
UMK, UMSP, dan UMSK) tetap naik," kata Said Iqbal, Ahad (1/11).

Pada saat bersamaan, lanjutnya, akan diserahkan gugatan uji materiil dan uji formil UU Ciptaker
ke M K oleh KSPSI AGN dan KSPI. Jika nomor UU Cipta Kerja belum ada pada saat penyerahan
berkas gugatan tersebut, buruh hanya akan datang untuk berkonsultasi ke MK. Saat ini, UU
Ciptaker memang belum diundangkan oleh pemerintah.

Said menyebutkan, selain di Ibu Kota, aksi juga akan dilakukan di daerah lain, seperti Yogya,
Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan
Makassar. Demonstrasi juga akan digelar di Gorontalo, Bitung, Kendari, Moro-wali, Banjarmasin,
Palangka Raya, Samarinda, Lombok, Ambon, Papua, dan daerah lain. "Aksi KSPI dan 32 federasi
lainnya ini adalah non-violence (antikeke-rasan), terukur, terarah, dan konstitusional," kata Said.

Setelah aksi pada 2 November, aksi akan dilanjutkan kembali pada 9 November 2020 di DPR
untuk menuntut dilakukannya review legislatif. Kemudian, aksi dilanjutkan di kantor Kem ente
rian Keten agake rjaa n pada 10 November untuk menuntut UMP 2021 tetap naik. "Aksi 9 dan
10 juga membawa dua agenda yang kami sebutkan di atas, dan dilakukan serentak di 24
provinsi," katanya.

UU Cipta Kerja menjadi polemik setelah disahkan pada 5 Oktober 2020. Mahasiswa, buruh,
hingga organisasi masyarakat menolak sejumlah pasal kontroversial dalam UU tersebut Terlebih,
pembahasan UU tersebut dinilai tidak melibatkan publik.

Belum selesai polemik tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan edaran
kepada gubernur tentang penetapan UMP 2021 pada masa pandemi COvid-19. Dalam edaran
tersebut, Ida meminta gubernur menyesuaikan penetapan nilai upah minimum 2021 sama
dengan tahun 2020.

Soal UMP, Said mengatakan, pihaknya mengusulkan adanya kenaikan maksimal 8 persen. Ia
menyebut aksi besar-besaran akan terjadi jika UMP tidak naik sama sekali.

Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani, meminta pemerintah bersikap seimbang. Artinya,
pemerintah tidak boleh mendengarkan kalangan pengusaha saja. Menurut dia, pandemi tidak
hanya berdampak ke pada kalangan pengusaha, tetapi juga buruh dan pekerja lain. Para pekerja
itu mengalami PHK, dirumahkan, gajinya dipotong, dan lainnya.

"Jika pemerintah tidak menaikkan upah minimum tahun 2021 maka harus diperhatikan
bagaimana daya beli masyarakat. Apakah hal ini sudah dipertimbangkan?" kata Netty, akhir
pekan lalu. febriantoadi saputro/arif satrio nugrohoed: ilham tirta

77