Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

rasa keadilan dalam penetapan upah tersebut. Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-19,
Pemprov DKI menetapkan UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020.
"Sedangkan, kegiatan yang tidak terdampak Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021
yang besarannya mengikuti rumus pada PP Nomor 78 Tahun 2015," kata Anies, Ahad (31/10).

Menurut Anies, untuk memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja, serta
menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan UMP dalam
situasi pemulihan ekonomi pada masa pandemi. Namun, kata dia, masih terdapat sektor usaha
yang tidak terlalu terdampak, bahkan masih dapat teius tumbuh positif pada masa pandemi ini.

Sektor-sektor usaha tersebut yang diharapkan dapat menjaga daya beli pekerja yang akan
mendorong tumbuhnya perekonomian di DKI Jakarta. Besarnya kenaikan upah setiap tahunnya
sering kali dianggap menjadi satu-satunya faktor peningkatan kesejahteran pekerja/buruh.

Kendati demikian, Pemprov DKI Jakarta disebut berupaya untuk membuat alternatif-alternatif
selain kenaikan upah dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh di DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakartajuga berkolaborasi dengan masyarakat, khususnya

pekerja/buruh, dalam rangka menyusun program-program peningkatan kesejahteraan.

Pemprov DKI Jakartajuga berupa ya untuk membuat alternatif-alternatif lain selain kenaikan
upah dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh di DKI Jakarta.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Manuara Siahaan mengatakan, keputusan Pemprov DKI.
Jakarta tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021 untuk pemsahaan yang terdampak
Covid-19 dinilai tepat. Hal itu lantaran menurutnya sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini
di tengah goncangan pandemi Covid-19.

"Kita melihatnya dari segi realitas ekonomi, jadi dalam kondisi ekonomi serba susah ldta tidak
melihat setuju atau tidak setuju, tapi meletakkan pertimbangan pada realitas yang ada," kata
Manuara, Ahad (1/11).

Ketua Umum DPD Himpunan pengusaha pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman
Simanjorang mengatakan, kebijakan terkait UMP DKI Jakarta 2021 dinilai sebagai keputusan
yang adil. Dia menjelaskan, sekitar 90 persen lebih pengusaha di Jakarta terdampak pandemi
Covid-19.

"Hampir delapan bulan berbagai sektor usaha mengalami omzet yang anjlok, sehingga membuat
cash flow pengusaha terganggu bahkan sudah banyak yang melakukan PHK dan merumahkan
pekerjanya," kata Sarman.

Sarman menyebutkan sederat usaha yang terdampak, mulai dari hotel, restoran, cafe, catering,
pusat perdagangan, mal, properti, otomotif, transportasi, hingga event organizer. Bahkan, kata
dia, sektor hiburan malam yang jumlahnya cukup banyak tidak tahu lagi nasibnya saat ini karena
hampir delapan bulan tutup.

72