Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 76
kepala daerah untuk mengatasi kondisi di daerahnya yang mengalami dampak pandemi Covid-
19 terkait dengan penetapan upah minimum 2021.
"Apabila ada daerah yang tidak mempedomani surat edaran tersebut dalam penetapan upah
minimumnya, hal tersebut tentunya sudah didasarkan pada pertimbangan dan kajian yang
mendalam mengenai dampak Covid-19 terhadap perlindungan upah pekerja dan kelangsungan
bekerja serta kelangsungan usaha di daerah yang bersangkutan," ujarnya kepada Kompas.com,
Minggu (1/11/2020).
Dengan demikian, dirinya menegaskan, surat edaran hanyalah referensi saja. Sebab menurut
dia, keputusan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan ranah dari para gubernur.
"Sehingga apabila ada pertimbangan lain daerah semestinya sudah menghitung dengan prudent
(bijaksana)," ujarnya. Beberapa provinsi di Indonesia sudah mengumumkan keputusan UMP.
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan sendiri sudah menetapkan bahwa UMP
tahun 2021 sama dengan tahun ini. Kendati demikian, keputusan final penetapan UMP 2021
tetap diserahkan kepada kepala daerah masing-masing provinsi.
Sementara itu, Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Dinar Titus
Jogaswitani menyebutkan, terdapat 30 provinsi sepakat mengikuti surat edaran ketetapan upah
minimum dari Menaker. "Dalam pemantauan ada 30 provinsi," ujarnya. Sebagaimana diketahui,
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor
M/11/HK.04/2020 yang ditujukan kepada gubernur se-Indonesia. SE itu mengatur tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19).
Surat edaran penetapan upah minimum tersebut diteken oleh Menaker pada 26 Oktober 2020.
Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi telah ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh
kepala daerah pada 31 Oktober 2020 kemarin.
75
