Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 82
Ringkasan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Jabar tahun
2021 sebesar Rp 1.810.351,36, sama dengan UMP tahun 2020. Besaran UMP Jabar 2021 diatur
dalam Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561/Kep.722-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum
Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. Buruh di Jawa Barat kecewa dan mengancam mogok.
Sementara itu, pengusaha memberi apresiasi.
UMP 2021 TAK NAIK BURUH KECEWA, PENGUSAHA BERI APRESIASI
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Jabar tahun
2021 sebesar Rp 1.810.351,36, sama dengan UMP tahun 2020. Besaran UMP Jabar 2021 diatur
dalam Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561/Kep.722-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum
Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. Buruh di Jawa Barat kecewa dan mengancam mogok.
Sementara itu, pengusaha memberi apresiasi.
Penetapan UMP 2021 diumumkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar
Rachmat Taufik Garsadi di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (31/-10/2020) lalu. "Sebagaimana
amanat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 bahwa gubernur selambat-lambatnya
harus menetapkan dan mengumumkan UMP pada 1 November. Kewajiban itu harus
dilaksanakan," kata Rachmat.
Rachmat menyatakan, penetapan UMP Jabar mengikuti Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja
Nomor M/11/HK04/-X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi
Covid-19 dan Surat Rekomendasi Dewan Pengupahan Jabar Nomor 56i/5i/X/-Depeprov perihal
Rekomendasi UMP Jabar 2021.
"Aturan terkait penetapan upah minimum ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun
2015. Pertama, bahwa lima tahun setelah penetapan PP ini segera ditetapkan kebutuhan hidup
layak (KHL)," ucapnya.
Aturan mengenai penggunaan KHL sudah keluar yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020. "Aturan itu mengharuskan Dewan Pengupahan provinsi
segera menetapkan KHL berdasarkan data-data dari BPS (Badan Pusat Statistik)," kata Rachmat.
Namun, kata Rachmat, hingga rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jabar berlangsung pada
27 Oktober, BPS belum merilis data-data KHL. Selain itu, berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015,
penetapan UMP itu dilandasi UMP tahun berjalan dikalikan penambahan dari inflasi dan laju
pertumbuhan ekonomi. "Saat ini, kami belum menerima rilis data inflasi untuk triwulan HI 2020
dari BPS. Rencananya, data inflasi dirilis 2 November 2020. Sementara itu, laju pertumbuhan
ekonomi pada 4 November," katanya.
Rachmat menyatakan, jika merujuk pada inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi triwulan II2020,
maka UMP Jabar dipastikan menurun.
Oleh karena itu, pihaknya mengikuti SE Menteri Tenaga Kerja Nomor M/ll/HK04/X/2020. "Kalau
melihat data rilis BPS di triwulan II, LPE Jabar itu minus 5,98%. Kalau melihat inflasi bulan
September itu 1,7%, maka UMP Jabar dipastikan turun," ucapnya. "Jalan tengahnya, kami
mengikuti SE Menteri Tenaga Kerja untuk menetapkan UMP 2021 sama dengan tahun
sebelumnya."
Rachmat juga mengatakan, dengan penetapan itu, maka upah minimum kabupaten/kota di Jawa
Barat harus lebih besar dari UMP Jabar tahun 2021. "Untuk penetapan upah minimum
kabupaten/ko-
81
