Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

ta, mereka mempunyai waktu terakhir (menetapkan upah minimum) pada tanggal 21
November," katanya.
Ancam mogok

Buruh di Jawa Barat menolak SE Menteri Ketenagakerjaan dan Upah Minimum Provinsi (UMP)
Jabar 2021. Buruh sangat kecewa dengan SE Menaker yang melarang gubernur menaikkan upah
minimum 2021. Demikian diutarakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja
Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP TSK SPSI) dan Ketua DPD
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto,
di Bandung, Minggu (1/11/2020).

"Dengan SE ini banyak gubernur yang tidak menaikkan upah minimum 2021, salah satunya
Gubernur Jabar. Padahal, jelas SE bukan produk hukum yang harus dilaksanakan," katanya.

Lagi pula, menurut dia, penetapan upah minimum sudah cukup jelas diatur dalam Undang-
Undang (UU) Nomor 13/2003, Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015. Ia mengatakan, amanat
Pasal 43 PP 78/2015 sudah jelas di mana setelah 5 tahun PP tersebut berlaku, dilakukan survei
KHL untuk menentukan upah minimum. "Tahun ini harusnya dilakukan survei pasar untuk
menentukan KHL karena sudah keluar peraturan mengenai KHL Permen 18 Tahun 2020,"
katanya.
Berdasarkan aturan, menurut dia, untuk menentukan upah minimum harus berdasarkan KHL
ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, dia menilai, SE yang dikeluarkan oleh Menaker
bertentangan dengan peraturan perundang-un-dangan yang berlaku. "Maka, UMP Jabar cacat
hukum karena hanya mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19.

Gubernur Jabar tidak mempunyai rasa sensitivitas terhadap kondisi kaum buruh di Jabar,"
ujarnya.

Kenaikkan upah, menurut dia, sangat dinantikan kaum buruh untuk menjaga daya beli kaum
buruh. Ia menilai, dengan tak menaikkan upah 2021 berarti gubernur lebih berpihak terhadap
pengusaha yang menginginkan upah tidak naik. "Gubernur DKI, Jateng, DIY tetap menaikkan
upah dengan mengabaikan SE Menaker. Oleh karena itu, kaum buruh menyatakan menolak SE
dan UMP 2021 Jabar," ujar Roy.
Roy menegaskan, pihaknya meminta gubernur untuk menaikkan upah minimum 2021 minimal
8,51,%. Buruh akan mogok daerah secara serentak di seluruh kabupaten dan kota di Jabar dan
juga di kantor Gubernur Jabar dalam waktu dekat.

Buruh di Kota Cimahi pun gigit jari atas terbitnya SE Kemenaker terkait upah. Besaran upah
tahun 2021 yang dinyatakan besarannya sama dengan tahun 2020 dinilai merugikan buruh.
Dengan keputusan tersebut, upah di Kota Cimahi tahun 2020 kemungkinan besar tetap sebesar
Rp 3139-274,74.
Ketua DPC Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 92 Kota Cimahi, Asep Jamaludin mengatakan,
keputusan tidak naiknya upah minimum tahun ini menunjukkan keberpihakan pemerintah. "Hal
itu makin meyakinkan bahwa pemerintah jelas tidak ada keberpihakan terhadap kaum buruh.
Padahal, tuntutan buruh upah minimun naik 8%," ujarnya.
Buruh Kota Cimahi mengancam akan melakukan aksi lanjutan apabila tidak ada kenaikan upah
tahun depan. "Kami pastikan buruh akan melakukan aksi yang lebih besar lagi," ucapnya.

Menurutnya, keputusan ini menambah beban berat setelah pengesahan Undang-Un-dang Cipta
Kerja. Produk hukum tersebut hingga kini masih mendapat tentangan dari para buruh. "Undang-
Un-dang Cipta Kerja saja masih masalah, sekarang muncul masalah baru," ujarnya.

82