Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 98
Judul Memaknai Delik Pesangon
Nama Media Kompas
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg7
Jurnalis Opini
Tanggal 2020-11-02 04:56:00
Ukuran 229x205mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 151.140.000
News Value Rp 453.420.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Disahii (Pengajar Hukum Pidana FH) kompilasi revisi
Ringkasan
Pro dan kontra menjelang pengesahan RUU Cipta Kerja telah mewarnai kehadiran beleid yang
mengusung konsep omnibus law, sebagaimana dikenal dalam sistem hukum common Law.
Omnibus law adalah satu undang-undang yang mengubah beberapa ketentuan UU sekaligus
dalam suatu tujuan tertentu, misalnya untuk mendorong investasi dan menciptakan lapangan
kerja. Konsep omnibus law sebenarnya bukan hal baru di Indonesia yang menganut konsep
hukum prismatik (mixed) berdasarkan Pancasila sebagai staatsfunda-mentalnoorm.
MEMAKNAI DELIK PESANGON
Albert Aries
Pengajar Hukum Pidana FH 'Disahii: Anggota Masyarakat llukum Pidana dan kriminologi
Indonesia (Mahupiki) Pro dan kontra menjelang pengesahan RUU Cipta Kerja telah mewarnai
kehadiran beleid yang mengusung konsep omnibus law, sebagaimana dikenal dalam sistem
hukum common Law.
Omnibus law adalah satu undang-undang yang mengubah beberapa ketentuan UU sekaligus
dalam suatu tujuan tertentu, misalnya untuk mendorong investasi dan menciptakan lapangan
kerja. Konsep omnibus law sebenarnya bukan hal baru di Indonesia yang menganut konsep
hukum prismatik (mixed) berdasarkan Pancasila sebagai staatsfunda-mentalnoorm.
Misalnya, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang di bagian
ketentuan penutup telah mencabut beberapa UU sekaligus, yaitu UU Pemilihan Presiden/Wakil
Presiden, UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum, UU Pemilihan Umum Legislatif, dan sebagian
dari ketentuan pemilihan umum dalam UU Pemerintahan Aceh.
97
