Page 1255 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

TURUN JALAN TUNTUT KENAIKAN UPAH

SEMENTARA Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyesalkan sikap SE Menteri
Ketenagakerjaan, Nomor M/ll/HK.4/x/2020 tertanggal 26 Oktober 2020. Isi SE itu, meminta para
gubernur menyesuaikan upah minimum 2021 dengan nilai upah minimum tahun ini.
Melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan
perundangan-undangan, menetapkan, dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021
pada 31 Oktober 2020.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi perlawanan buruh akan semakin mengeras. Menolak
upah minimum 2021, dan Omnibus Law UU Ciptaker. "Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib
buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha semata," kata Said.

Said tidak menampik pengusaha tengah menghadapi situasi sulit. Namun, kondisi buruh jauh
lebih susah. Seharusnya, pemerintah bersikap lebih adil dengan tetap ada kenaikan upah
minimum 2021. Tetap memberi kemudahan bagi perusahaan yang tidak mampu. Menangguhkan
dengan tidak menaikan upah minimum, setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat
perusahaan dan melaporkan ke Kemenaker. "Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak
mampu. Faktanya, tahun 1998 tetap ada kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli
masyarakat," tegasnya.

Ia mempertanyakan, "Apakah presiden sudah mengetahui keputusan Menaker ini? Atau hanya
keputusan sepihak Menaker?" Oleh karena itu, KSPI dan seluruh serikat buruh akan melakukan
aksi nasional besar-besaran di 24 provinsi pada 2 Nopember, 9 dan 10 November. Melibatkan
ratusan ribu buruh di Mahkamah Konstitusi, Istana, DPR RI, dan kantor Gubernur seluruh
Indonesia. Mengusung isu batalkan Omnibus Law UU Ciptaker, dan kenaikan upah minimum
2021 untuk menjaga daya beli masyarakat.

Sebelumnya, KSPI menyebut empat alasan mengapa upah minimum 2021 harus naik. Pertama,
jika upah minimum tidak naik, membuat situasi semakin panas. Apalagi saat ini para buruh masih
memperjuangkan penolakan UU Ciptaker. Di mana, seiring penolakan Omnibus Law, buruh juga
akan menyuarakan upah minimum 2021 tetap naik.

Alasan kedua, alasan upah tidak naik karena saat ini pertumbuhan ekonomi minus tidak tepat.
Bandingkan dengan tahun 1998, 1999, dan 2000 lalu. "Sebagai contoh, di DKI Jakarta, kenaikan
upali minimum tahun 1998 ke 1999 naik 16 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1998
minus 17,49 persen. Begitu juga upah minimum tahun 1999 ke 2000, upah minimum tetap naik
23,8 persen, dengan pertumbuhan ekonomi tahun 1999 minus 0,29 persen," bebernya.

Lalu alasan ketiga, bila upah minimum tidak naik daya beli masyarakat semakin anjlok. Daya beli
turun berakibat tingkat konsumsi jatuh. Ujung-ujungnya berdampak negatif buat perekonomian.
"Alasan keempat, tidak semua perusahaan kesulitan akibat Pandemi COVID-19. Oleh karena itu,
kebijakan kenaikan upah harus dilakukan secara proporsional," katanya, (nas)

1254