Page 1258 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Menaker itu, buruh semakin dieksploitasi. . Kita lihat sebelumnya dalam UU Ciptaker kenaikan
upah direduksi, malah sekarang ditambah tahun depan upah minimum tidak naik
positive - Saleh P Daulay (Anggota Komisi IX) Upah. Kalau bicara ini semestinya tiga elemen
harus duduk bersama, baik pemerintah, pengusaha, dan buruh

positive - Saleh P Daulay (Anggota Komisi IX) Agak sussah juga kalau kemudian keputusan itu
dikeluarkan pemerintah tanpa melibatkan buruh dan pengusaha

positive - Saleh P Daulay (Anggota Komisi IX) Saya yakin bila dilakukan tripartite, bisa ditemukan
win-win solution. Menyelesaikan berbagai masalah ketenagakerjaan

positive - Saleh P Daulay (Anggota Komisi IX) Saya kira tuntutan buruh tidak salah. Soal realistis
atau tidak, para pengusaha kita juga terdampak dan tidak sedikit kolaps. Inti dialog tripartite,
masalah itu bisa ditemukan solusinya

Ringkasan

Kebijakan pemerintah kembali menuai polemik. Setelah Un-dang-undang (UU) Cipta Kerja, kini
surat edaran (SE) Menteri

Ketenagakerjaan (Menaker) tentang upah mi-r nimum 2021 mendapat protes serikat pekerja
(SP). Pengamat Tenaga Kerja Kun Wardana mengatakan,

pemerintah semestinya mengeluarkan suatu kebijakan dengan melibatkan stakeholder yang ada.
"Harusnya ada proses dialog semua kepentingan.

DAYA BELI BURUH SERET

Kebijakan pemerintah kembali menuai polemik. Setelah Undang-undang (UU) Cipta Kerja, kini
surat edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) tentang upah minimum 2021 mendapat
protes serikat pekerja (SP). Pengamat Tenaga Kerja Kun Wardana mengatakan, pemerintah
semestinya mengeluarkan suatu kebijakan dengan melibatkan stakeholder yang ada. "Harusnya
ada proses dialog semua kepentingan.

Jadi, pemerintah mengeluarkan itu dengan menakomodir semua kepentingan, seperti elemen
buruh dan elemen pengusaha," tutur Kun Wardana, kepada INDOPOS, Selasa (27/10).

Keputusan sepihak pemerintah, menurut Kun, hanya akan memicu ketidakpuasan sejumlah
pihak. Menghadapi tantangan Pandemi COVID-19 harus intens dengan dialog sosial. "Untuk
mencapai konsensus harus ada dialog dengan mengedepankan win-win solution. Jadi, tidak
cuma satu pihak

yang senang, tapi semua pihak harus senang. Dan saya yakin itu bisa diambil, apabila ada dialog
sebelumnya," katanya.

Menyusul penolakan SE Menaker itu, dialaog nasional harus dihidupkan lagi. Karena tripartite
antara pemerintah, pengusaha, dan pemerintah selama ini tidak optimal. Dan, lebih baik setiap
sektoral memiliki tripartite masing-masing. "Perbanyak komunikasi secara formal dan informal.
Karena ini bisa menarik masukan-masukan dari bawah. Ini pernah diaktifkan menteri
sebelumnya. Baiknya tripartite ini sampai lingkup perusahaan dengan menghidupkan lembar
kerja sama (LKS)," ungkapnya.

1257