Page 1259 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Hal senada diungkap Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance
(INDEF) Bhima Yudhistira. Ia mengatakan, fungsi upah minimum itu untuk perlindungan bagi
pekerja. Dan, upah minimum hanya mengatur upah pekerja paling bawah. "Jadi, dengan tekanan
ekonomi seperti ini, sebaiknya pemerintah mendorong kenaikan upah minimum," katanya.

Terkait besar dan kecilnya kenaikan upah minimum itu, menurut Bhima tentu harus
mempertimbangkan indikator ekonomi dan forum tripartit dimana pemerintah berfungsi sebagai
mediator. Karena, sejauh ini pemerintah melalui Kemnaker lebih banyak berpihak kepada
pengusaha. "Mereka (pemerintah) tidak memposisikan diri sebagai mediator antara kepentingan
pengusaha dan pekerja," tegasnya.

Ia mencontohkan, kebijakan sebelumnya terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR),
pemerintah cenderung berpihak kepada pengusaha. Karena dengan keluarnya SE Menaker
Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 membuka peluang THR tidak dibayar tepat waktu oleh pengusaha.
"Kado lain bagi pekerja UU Ciptaker. Di mana, banyak hak pekerja berkurang dan memberi
ketidakpastian kerja (job uncertainty). Jadi, kalau sekarang ditambah upah minimum tidak naik,
ini strategi salah untuk perlindungan pekerja dan pemulihan ekonomi," jelasnya.
Logikanya, menurut Bhima, upah minimum untuk melindungi buruh yang rentan. Jika upah
minimum tidak naik, efek ke daya beli buruh akan sulit pulih dalam waktu cepat. Sementara
pemerintah proyeksikan inflasi tahun ini dikisaran 3 persen. Kalau inflasi naik, upah minimum
tidak naik, maka pekerja rentan akan anjlok daya belinya. "Harusnya pemerintah belajar dari
negara lain. Amerika Serikat (AS) negara kapitalis liberal, Presiden Trump sedang perjuangkan
kenaikan upah minimum federal USD15 per jam. Indonesia kan negara Pancasilais, harusnya
ada keberpihakan lebih besar bagi pekerja rentan, khususnya menghadapi pandemi dan resesi
ekonomi," ungkapnya.

Karena itu, bilang Bhima bantuan sosial (Bansos) tidak bisa menggantikan, upah minimum yang
stagnan. Sebab, masalah utama terletak pada rendahnya belanja jaminan sosial dari PDB hanya
2,1 persen. Angka itu jauh di bawah negara tetangga, bahkan Timor Leste memiliki 13,8 persen
dari PDB. "Oleh karena itu, tetap harus didorong kenaikan upah minimum. Saya melihat SE
Menaker itu, buruh semakin dieksploitasi.

Kita lihat sebelumnya dalam UU Ciptaker kenaikan upah direduksi, malah sekarang ditambah
tahun depan upah minimum tidak naik," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IX Saleh P Daulay menyebut setiap kebijakan pemerintah soal
pekerja harus melibatkan para buruh. Apalagi berkaitan dengan upah. "Upah. Kalau bicara ini
semestinya tiga elemen harus duduk bersama, baik pemerintah, pengusaha, dan buruh,"
katanya.

Dari dialog tripartite itu, bisa dirumuskan kebijakan terbaik untuk para stakeholder. Sehingga
seluruh pihak diuntungkan. "Agak sussah juga kalau kemudian keputusan itu dikeluarkan
pemerintah tanpa melibatkan buruh dan pengusaha," katanya.

Ia mengingatkan, dialaog tripartite lebih dioptimalkan. Karena sangat penting untuk
menjembatani unsur ketenagakerjaan dalam merumuskan setiap kepentingan. "Saya yakin bila
dilakukan tripartite, bisa ditemukan win-win solution. Menyelesaikan berbagai masalah
ketenagakerjaan," ungkapnya.

Salah satu permasalahan bisa dibahas dalam tripartite nasional, dampak Pandemi COVID-19.
"Saya kira tuntutan buruh tidak salah. Soal realistis atau tidak, para pengusaha kita juga
terdampak dan tidak sedikit kolaps. Inti dialog tripartite, masalah itu bisa ditemukan solusinya,"
katanya, (nas)

1258