Page 1254 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Judul Turun Jalan Tuntut Kenaikan Upah
Nama Media Indopos
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg2
Jurnalis nas
Tanggal 2020-10-28 06:14:01
Ukuran 60x258mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 30.240.000

News Value Rp 90.720.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya
memandang kepentingan pengusaha semata

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu.
Faktanya, tahun 1998 tetap ada kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Apakah presiden sudah mengetahui keputusan Menaker ini?
Atau hanya keputusan sepihak Menaker?

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Sebagai contoh, di DKI Jakarta, kenaikan upali minimum
tahun 1998 ke 1999 naik 16 persen, padahal pertumbuh- an ekonomi tahun 1998 minus 17,49
persen. Begitu juga upah minimum tahun 1999 ke 2000, upah minimum tetap naik 23,8 persen,
dengan pertumbuhan ekonomi tahun 1999 minus 0,29 persen

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Alasan keempat, tidak semua perusahaan kesulitan akibat
Pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan upah harus dilakukan secara
proporsional

Ringkasan

SEMENTARA Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyesalkan sikap SE Menteri
Ketenagakerjaan, Nomor M/ll/HK.4/x/2020 tertanggal 26 Oktober 2020. Isi SE itu, meminta para
gubernur menyesuaikan upah minimum 2021 dengan nilai upah minimum tahun ini.
Melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan
perundangan-undangan, menetapkan, dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021
pada 31 Oktober 2020.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi perlawanan buruh akan semakin mengeras. Menolak
upah minimum 2021, dan Omnibus

Law UU Ciptaker. "Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang
kepentingan pengusaha semata," kata Said.

1253