Page 1341 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1341
GEGARA SE MENAKER, PEMULIHAN EKONOMI BERANTAKAN
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah tak menaikan upah buruh di 2021,
bisa menjadi blunder. Upaya pemulihan ekonomi bisa buyar.
Berdampak kepada lemahnya daya beli yang ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi kontet. Hal
itu disampaikan ekonom muda Indef, Bhima Yudhistira, apabila tahun depan, upah buruh tidak
naik maka jangan berharap daya beli rakyat naik. Kalau sudah begitu, konsumsi ikut turun.
Jika tidak ada kenaikan gaji pekerja atau buruh, kata Bhima, maka semakin terbatas pula
konsumen yang menggunakan uangnya untuk berbelanja. Padahal, saat ini, perekonomian
nasional sedang dalam tekanan. "Tekanan ekonomi seperti saat ini, sebaiknya pemerintah
mendorong kenaikan upah minimum. Persoalan besaran kenaikan tentu harus
mempertimbangkan indikator ekonomi dan forum tripartit di mana pemerintah berfungsi sebagai
mediator," kata Bhima, Jakarta, Rabu (28/10/2020).
Menurut dia, sejauh ini, pemerintah melalui kementerian tenaga kerja berpihak kepada
pengusaha dan tidak memposisikan diri sebagai mediator antara kepentingan pengusaha dan
pekerja. Sebelumnya sudah keluar adanya Surat Edaran Menaker Nomor M/6/HI.00.01/V/2020
membuka peluang THR tak dibayar tepat waktu oleh pengusaha.
"Kado lain bagi pekerja adalah UU Cipta Kerja di mana banyak hak pekerja yang berkurang dan
memberi ketidakpastian kerja (job uncertainty). Jadi kalau sekarang ditambah upah minimum
tidak naik, maka ini strategi yang salah untuk perlindungan pekerja dan pemulihan ekonomi,"
jelas dia.
Logikanya, sambung Bhima, upah minimum bertujuan untuk melindungi buruh yang rentan.
Sementara pemerintah proyeksikan inflasi tahun 2020 dikisaran 3%. Kalau inflasi naik, tapi upah
minimum tidak naik maka pekerja rentan akan anjlok daya beli nya. "Ini berpengaruh pada
konsumsi agregat tahun 2021. Konsumsi punya peran penting pada PDB, sehingga diproyeksikan
ekonomi masih akan alami kontraksi," jelas dia.
Harusnya pemerintah belajar dari negara lain, di AS saja negara yang kapitalis liberal, presiden
Trump sedang perjuangkan kenaikan upah minimum federal sebesar USD15 per jam. "Indonesia
kan negara pancasilais, harusnya ada keberpihakan yang lebih besar bagi pekerja rentan
khususnya dalam menghadapi masa pandemi dan resesi ekonomi," imbuh dia.
Dia menanyakan, apakah bantuan sosial bisa menggantikan tidak naiknya upah minimum?
Jawabannya, tidak bisa. Masalah utama terletak pada rendahnya belanja jaminan sosial dari PDB
yang hanya 2,1%." Jauh di bawah negara tetangga. bahkan timor leste memiliki 13,8% dari
PDB. Oleh karena itu kesimpulannya tetap harus didorong kenaikan upah minimum," jelas
dia.[ipe].
1340
