Page 1344 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1344
HEADLINE: MENAKER PUTUSKAN UMP 2021 TAK NAIK, APA PLUS MINUSNYA?
Pemerintah mengambil langkah berbeda terkait penetapan UMP 2021. Dengan memutuskan
tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi untuk tahun 2021 ( UMP 2021 ). Meski, langkah ini
ternyata masih ditentang dua pihak sekaligus yaitu para buruh dan pengusaha.
Keputusan tidak menaikkan UMP 2021 tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum
tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.
Dalam surat tersebut terdapat tiga ketetapan. Ketetapan pertama, Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah meminta kepada para gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai upah
minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020.
Ketetapan kedua, meminta gubernur melaksanakan ketetapan upah minimum setelah tahun
2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan ketetapan ketiga, meminta para gubernur menetapkan dan mengumumkan upah
minimum Provinsi tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020.
Menteri Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan bahwa alasan tidak naiknya UMP
2021 untuk memberikan perlindungan dan kelangsungan usaha.
Pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan
dalam memenuhi hak pekerja dan buruh, termasuk dalam membayar upah.
Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan usaha, ketentuan tidak menaikkan
upah UMP 2021 dalam SE anyar itu merupakan jalan tengah yang diambil pemerintah.
"Ini jalan tengah yang harus diambil oleh pemerintah dalam kondisi yang sulit dan tidak mudah.
Perlindungan pengupahan kita jaga, keberlangsungan usaha harus kita perhatikan. Atas dasar
itulah SE ini kami keluarkan," kata Ida, Selasa (27/10/2020).
Penerbitan SE tersebut berdasarkan kajian yang dilakukan secara mendalam oleh Dewan
Pengupahan Nasional (Depenas) terkait dampak Covid-19 terhadap pengupahan. Mengingat
pandemi Covid-19 telah berdampak kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam
memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah.
SE tersebut juga dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi
pekerja dan buruh serta menjaga kelangsungan usaha. Alhasil perlu dilakukan penyesuaian
terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
"Di samping itu tentu saja harus diingat bahwa pemerintah tetap memperhatikan kemampuan
daya beli para pekerja melalui subsidi gaji dan upah. Sesungguhnya bantalan sosial sudah
disediakan oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak begitu saja menetapkan itu karena ada
beberapa langkah yang sudah dilakukan," terangnya.
Dengan mengacu pada SE Menaker soal UMP 2021 tersebut, maka DKI Jakarta mencatatkan
daerah dengan upah minimum tertinggi yaitu di angka Rp 4.276.349. Sedangkan UMP terendah
adalah DIY dengan nilai Rp 1.704.607.
Instrumen Fiskal Pernyataan Menteri Ida dikuatkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani
Indrawati. Menurut Sri Mulyani, kebijakan mempertahankan UMP 2021 merupakan salah satu
instrumen yang dibuat pemerintah agar perusahaan tidak semakin goyah dalam masa pemulihan
ekonomi pasca wabah pandemi Covid-19.
1343
