Page 1346 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1346
Tak berbeda jauh, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyesalkan sikap pemerintah
yang tidak menaikkan UMP 2021.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pengusaha memang sedang susah. Namun, nasib buruh
juga jauh lebih susah. Seharusnya pemerintah bisa bersikap lebih adil, yaitu tetap ada kenaikan
upah minimum 2021.
"Menaker (Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah) tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya
memandang kepentingan pengusaha semata," kata Said Iqbal dalam keterangannya kepada
Liputan6.com .
Said melanjutkan, perusahaan yang tidak mampu dapat melakukan penangguhan dengan tidak
menaikan upah minimum setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan
melaporkannya ke Kemnaker.
"Tapi jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap
ada kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat," tegasnya. Lebih jauh Said
Iqbal mempertanyakan keputusan ini. "Apakah presiden sudah mengetahui keputusan Menaker
ini? Atau hanya keputusan sepihak Menaker?" tanya dia.
Said Iqbal melanjutkan, buruh tetap menuntut UMP 2021 naik. Ada 4 alasan yang mendasarinya.
"Pertama, jika upah minimum tidak naik, hal ini akan membuat situasi semakin panas. Apalagi
saat ini para buruh masih memperjuangkan penolakan terhadap UU Cipta Kerja," ujar Said.
Kedua, alasan upah tidak naik karena saat ini pertumbuhan ekonomi minus tidak tepat. Said
Iqbal meminta agar pemerintah membandingkan dengan apa yang terjadi pada tahun 1998,
1999, dan 2000.
Said mencontohkan, di DKI Jakarta, kenaikan upah minimum dari tahun 1998 ke 1999 tetap naik
sekitar 16 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1998 minus 17,49 persen.
"Begitu juga dengan upah minimum tahun 1999 ke 2000, upah minimum tetap naik sekitar 23,8
persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1999 minus 0,29 persen," kata Said.
Ketiga, menurut serikat pekerja, bila upah minimum tidak naik maka daya beli masyarakat akan
semakin turun. Daya beli turun akan berakibat jatuhnya tingkat konsumsi yang ujungnya
berdampak negatif buat perekonomian.
Keempat, tidak semua perusahaan kesulitan akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, dia
meminta kebijakan kenaikan upah dilakukan secara proporsional.
Guna menentang hal itu, KSPI dan seluruh serikat buruh di Indonesia akan melakukan aksi
nasional besar-besaran di 24 provinsi pada 2 November dan 9-10 November 2020.
Adapun, demonstrasi tersebut nantinya diikuti puluhan hingga ratusan ribu buruh. Mereka akan
berdemo di depan kantor Mahkamah Konstitusi, Istana, DPR RI, dan di kantor Gubernur di
seluruh Indonesia bersamaan dengan isu pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta, Sarman
Simanjorang mengatakan keputusan untuk tidak menaikkan UMP 2021 memang sesuai dengan
rumusan yang ditetapkan dalam PP Nomor 78 tahun 2015. Yakni UMP Tahun berjalan ditambah
(UMP tahun berjalan dikalikan Pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional tahun 2020).
Namun jika melihat kenyataan yang ada di lapangan, Sarman melanjutkan, seharusnya UMP
2021 justru turun.
1345
