Page 1345 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1345
Angka inflasi sampai Oktober 2020 ini terhitung cukup rendah. Jadi dalam hal ini dari sisi inflasi
yang biasanya mengurangi daya beli masyarakat, kini dalam situasi yang rendah.
"Sehingga ini harus tetap jadi perhatian, karena ini berarti sektor usaha masih dalam situasi yang
sangat-sangat tertekan, dan masyarakat juga tertekan, sehingga kita harus sama-sama
menjaganya untuk bisa pulih. Dengan tidak menimbulkan trigger, yang kemudian akan
menimbulkan dampak negatif kepada yang lainnya," katanya pada Selasa (27/10/2020).
Pemerintah disebutnya akan terus berkomitmen memperbaiki daya beli masyarakat. Itu
tercermin dari keseluruhan belanja pemerintah pada 2020 yang berhubungan dengan bantuan
sosial (bansos), mencapai lebih dari Rp 220 triliun.
"Itu adalah untuk berbagai macam bantuan langsung kepada masyarakat, yang diharapkan bisa
membantu daya beli. Termasuk bantuan gaji kepada mereka yang berpendapatan di bawah Rp
5 juta," terang dia.
Dia menyimpulkan, pemerintah berupaya menggunakan instrumen fiskal tanpa menimbulkan
tekanan kepada perusahaan. Sementara di sisi lain masyarakat dan pekerja juga tetap
membutuhkan dukungan.
"Itulah instrumen fiskalnya. Sehingga perusahaan tetap bisa bertahan atau bahkan mulai bangkit
kembali, namun masyarakat dan pekerja tetap bisa dijaga dari daya belinya. Itu peranan dari
fiskal kita untuk jadi jembatan," ungkap Sri Mulyani.
Di lain sisi, dia pun tak mau ada salah satu kebijakan yang menyebabkan banyak perusahaan
semakin lemah, sehingga para pekerja juga turut berhadapan dengan kemungkinan terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Ini kita cari titik balance -nya dari pemerintah menggunakan berbagai instrumen. Instrumen
UMP atau upah minimum satu hal, tapi pemerintah menggunakan banyak sekali anggaran untuk
perlindungan sosial dalam rangka mengkompensasi dan membantu daya beli masyarakat," tutur
Sri Mulyani.
Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian
Perindustrian Gati Wibawaningsih menanggapi keputusan tidak naiknya UMP 2021. Menurutnya,
itu hal yang baik bagi industri kecil, menengah dan aneka.
"Itu bagus. IKM pasti kinerjanya tetap akan baik," katanya kepada Liputan6.com .
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menolak
keras keputusan pemerintah yang tidak menaikan UMP 2021. Dia mengaku kecewa di saat
kondisi sulit akibat pandemi Covid-19, keputusan ini akan membuat daya beli masyarakat
semakin menurun.
"Ini sangat memberatkan buruh dalam kondisi kesulitan ekonomi dan daya beli masyarakat yang
lagi turun, tentu sangat berat," tegasnya, Selasa (27/10/2020).
Ia pun meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. Pemerintah harus
mengajak bicara serikat buruh sebelum memutuskan.
Dirinya mengakui banyak pengusaha yang dalam kondisi sulit. Tapi buruh juga jauh lebih susah.
Seharusnya pemerintah bisa bersikap lebih adil, yaitu tetap ada kenaikan UMP 2021.
Sementara, bagi perusahaan yang tidak mampu dapat melakukan penangguhan dengan tidak
menaikkan UMP setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan
melaporkannya ke Kementerian Ketenagakerjaan.
1344
