Page 1349 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Judul Keputusan Pemerintah Tak Menaikan Upah Dinilai Turunkan Daya Beli
Buruh
Nama Media kompas.com

Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2020/10/27/23315411/keputusan-
pemerintah-tak-menaikan-upah-dinilai-turunkan-daya-beli-buruh

Jurnalis Achmad Nasrudin Yahya
Tanggal 2020-10-27 23:31:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000

News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan

Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Jumisih (None) Sudah pasti itu akan menurunkan daya beli buruh karena pendapatan
buruh tidak bertambah

negative - Jumisih (None) Kebijakan tidak menaikan upah di tahun 2021 itu menunjukkan bahwa
pemerintah tidak serius untuk meningkatkan daya beli buruh

negative - Jumisih (None) Buruh dijadikan korban dari kebijakan yang justru memihak kepada
para korporasi

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan
bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19

Ringkasan

Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih menilai, keputusan
pemerintah tak menaikan upah minimum 2021 justru membuat daya beli buruh menurun.
"Sudah pasti itu akan menurunkan daya beli buruh karena pendapatan buruh tidak bertambah,"
ujar Jumisih kepada Kompas.com, Selasa (27/10/2020) malam.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan, tak ada kenaikan upah minimum
di tahun depan, baik upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota (
UMK). Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah
Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19).

1348