Page 1347 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

"Jika kita hitung malah minus, seharusnya UMP turun, tapi kan tidak mungkin UMP diturunkan,
maka kenaikan 0 persen sudah sangat bijak," kata Sarman kepada Liputan6.com .
Sedangkan menanggapi permintaan dari kaum buruh untuk menaikkan UMP 2021, Sarman
mengatakan hal tersebut sangat mustahil. Jika buruh mendesak kenaikan UMP 2021, maka tak
menutup kemungkinan akan terjadi PHK.

"Jika dalam kondisi seperti ini ada kenaikan UMP, maka pengusaha akan melakukan rasionalisasi
yang lebih ketat misalnya melakukan PHK yang semakin banyak dan tahun depan tidak
menambah karyawan baru, kata dia.

Sarman menekankan mengenai kondisi dunia usaha saat ini yang sudah tidak memungkinkan
untuk untuk menaikan UMP. Bisa bertahan saja sudah bagus.

"Kondisi dunia usaha saat ini yang sudah ngos ngosan untuk mampu bertahan sangat tidak
memungkinkan menaikkan UMP. Hampir semua pengusaha sudah sangat terpuruk, cash flow
sudah mengkhawatirkan, jika UMP dinaikkan akan menambah beban pengusaha dan akan
semakin terpuruk," jelas dia.

Pengamat Ketenagakerjaan Aloysius Uwiyono pun ikut menanggapi rencana buruh yang akan
melakukan aksi demo besar-besaran untuk menentang keputusan dari Menaker.

Menurutnya, aksi demo besar-besaran tersebut sebagai kesalahan fatal. Langkah lebih tepat
sasaran jika kaum buruh menumpahkan tuntutan kepada masing-masing perusahaan.
"Menurut saya demo mengenai upah minimum itu salah besar. Harusnya serikat pekerja
memperjuangkan kenaikan upah anggotanya di masing-masing perusahaannya," kata Aloysius
kepada Dari sudut pandangnya, demo penolakan UMP 2021 yang tak naik tersebut terkesan
dibumbui intrik politik. Dia menganggap curahan hati itu lebih tepat diarahkan kepada pihak
pemberi kerja.

"Lho, ini (tuntutan kenaikan UMP 2021) kan perjuangan sosial ekonomi para anggotanya. Bukan
perjuangan politik," tegas Aloysius.

Oleh karenanya, ia pun meminta serikat pekerja untuk dapat bernegosiasi dengan setiap
perusahaan. Itu agar para buruh dengan status kerja lebih dari 1 tahun berhak memperoleh gaji
di atas ketentuan UMP 2021.

"Dirundingkan secara musyawarah pada masing-masing perusahaan," ujar dia.

Menanggapi soal keputusan Menaker untuk tidak menaikkan UMP 2021, Aloysius tidak
mempermasalahkan. Namun dengan catatan, ketetapan itu berlaku bagi pekerja dengan masa
kontrak di bawah 1 tahun.

"Yang penting penerapan upah minimum tersebut diberlakukan benar-benar pada pekerja/buruh
yang bermasa kerja kurang dari 1 tahun," kata Aloysius.
Di sisi lain, ia menilai pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja lebih dari 1 tahun berhak
dibayar di atas UMP 2021.

Pemerintah pun wajib melakukan pengawasan super ketat kepada tiap perusahaan agar
pembayaran itu dilakukan.

Sebab menurut dia, konsep upah minimum merupakan cara untuk mencegah agar para
pekerja/buruh yang baru kerja tidak dibayar di bawah standar gaji (safety net).

1346