Page 1348 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1348
"Berarti pekerja atau buruh yang bermasa kerja di atas 1 tahun harus dibayar lebih. Masa mereka
yang bermasa kerja lebih dari 1 tahun dibayar sama dengan yang baru masuk kerja? Nggak
mungkin dong," serunya.
Sedangkan menurut Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak, pemerintah memang
masih punya fokus lain yang ingin diselesaikan. Apalagi tahun 2021 mendatang masih akan jadi
tahun yang memprihatinkan.
Meski nantinya pemerintah telah berhasil menyediakan vaksin Covid-19 dan memulai
penyuntikan massal, namun tetap akan masih banyak pembatasan kerja di tahun depan.
"Artinya, dunia usaha belum bisa bergerak cepat. Jadi pusat perhatian kita masih mengutamakan
dapat pekerjaan daripada kenaikan upah," ujar Payaman kepada Penilaian tersebut tampak
dapat dimaklumi, seiring dengan disahkannya Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja
yang kini gencar dikampanyekan untuk menyediakan lapangan kerja.
Lebih lanjut, Payaman menyoroti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan. Secara aturan, jika pertumbuhan ekonomi nasional negatif sekitar 4 persen dan
inflasi hanya 1-2 persen, maka upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum
kabupaten/kota (UMK) 2021 justru seharusnya turun 2 persen.
"Jadi dapat dimaklumi kalau Ibu Menteri Ketenagakerjaan mengambil kebijakan tidak menaikkan
UMP/UMK untuk tahun 2021 ini. Dan itu tidak menutup kemungkinan menaikkan upah di
perusahaan yang ternyata bisa berproduksi optimal, kenaikan upah dapat dirundingkan,"
ujarnya.
1347
