Page 1350 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

KEPUTUSAN PEMERINTAH TAK MENAIKAN UPAH DINILAI TURUNKAN DAYA BELI
BURUH
Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih menilai, keputusan
pemerintah tak menaikan upah minimum 2021 justru membuat daya beli buruh menurun.

"Sudah pasti itu akan menurunkan daya beli buruh karena pendapatan buruh tidak bertambah,"
ujar Jumisih kepada Kompas.com, Selasa (27/10/2020) malam.

Jumisih mengatakan, selama ini kebijakan kenaikan upah tak cukup mendongkrak daya beli
buruh. Sebab, buruh hanya merasakan kenaikan dari segi nominal, tetapi secara nilai tidak
berpengaruh.

Jumisih menyatakan, langkah pemerintah tak menaikan upah tahun depan justru bertentangan
dengan kampanye pemerintah selama ini, yakni mendorong peningkatan daya beli kelompok
buruh guna mengatasi krisis.

"Kebijakan tidak menaikan upah di tahun 2021 itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius
untuk meningkatkan daya beli buruh," kata dia.

Menurut Jumisih, keputusan tak menaikan upah merupakan logika terbalik. Dalam situasi
pandemi Covid-19, kata dia, seharusnya pemerintah memberikan perhatian besar kepada buruh
agar dapat meningkatkan kesejahteraan. Dengan keputusan tersebut, buruh justru kembali
dikorban oleh pemerintah dengan dalih pandemi.
"Buruh dijadikan korban dari kebijakan yang justru memihak kepada para korporasi," kata dia.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan, tak ada kenaikan upah minimum
di tahun depan, baik upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota
(UMK).

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah
Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19). Alasan
pemerintah tidak menaikkan upah minimum 2021 yakni karena kondisi ekonomi Indonesia saat
ini dalam masa pemulihan.

Menurut pemerintah, kenaikan upah tahun 2021 justru akan memberatkan dunia usaha.
"Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta
menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum
pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19," kata Ida dalam surat edarannya
seperti dikutip pada Selasa (27/10/2020).

Surat edaran tersebut diteken pada 26 Oktober 2020. Dengan begitu, upah minimum tahun
depan sama dengan tahun ini, atau tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan.

Ida meminta gubernur untuk melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh semua
pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.

"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan
perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk: 1. melakukan
penyesuaian penetapan nilai upah minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum
Tahun 2020," kata Ida.

1349