Page 1354 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Ringkasan

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengkritik penerbitan Surat Edaran (SE)
Menaker nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada masa
Pandemi Covid-19 meminta para gubernur, salah satunya pada point 1, untuk tidak menaikkan
Upah Minimum di tahun 2021.

UPAH MINIMUM 2021 TAK NAIK, MENAKER DIKRITIK
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengkritik penerbitan Surat Edaran (SE)
Menaker nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada masa
Pandemi Covid-19 meminta para gubernur, salah satunya pada point 1, untuk tidak menaikkan
Upah Minimum di tahun 2021.
"Ini artinya Upah Minimum 2021 akan sama dengan Upah Minimum di 2020 saat ini," kata
Timboel dalam keterangannya kepada rri.co.id, Selasa (27/10/2020).

Timboel melihat permintaan Menaker kepada Gubernur untuk tidak menaikkan Upah Minimum
di 2021 didasari oleh perhitungan 64 item KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yang telah ditetapkan
Menaker.

Walaupun ada kenaikan 4 item KHL, sebelumnya 60 item KHL, lanjutnya, namun Pemerintah
menurunkan kualitas item-item KHL lainnya sehingga ketika dijumlahnya berdasarkan data BPS
maka nilai total KHL sebagai acuan Upah Minimum di 2021 tidak mengalami kenaikan.

"Saya kira penambahan 4 item KHL dengan menurunkan kualitas beberapa item KHL yang lama
adalah tidak tepat, dan ini tidak obyektif melihat kondisi riil di masyarakat. Saya menilai hal
tersebut dilakukan Pemerintah hanya untuk mencapai target yaitu tidak ada kenaikan Upah
Minimum di 2021. Ini tidak fair," terangnya.

Menurut Timboel, kenaikan Upah Minimum tiap tahun biasanya telah menjadi sumber
perselisihan antara Pemerintah, Apindo dan SP/SB, yang biasanya berujung di Pengadilan Tata
Usaha Negara (TUN), dan tahun ini sepertinya akan terulang lagi. Dipastikan SE Menaker tahun
ini akan diprotes oleh kalangan SP/SB. "Kalangan SP/SB menilai SE ini akan mempengaruhi para
Gubernur untuk tidak menaikkan Upah Minimum tahun 2021," ujarnya.

Ia mengatakan SP/SB harus mempengaruhi para gubernur untuk tidak mengikuti SE Menaker
tersebut dan meyakinkan Gubernur untuk tetap menaikkan Upah Minimum dalam persentase
yang wajar dan bijak, yang bisa mendukung daya beli pekerja dan kelangsungan usaha.

"Saya menilai permintaan Menaker untuk tidak menaikkan Upah Minimum di 2021 dan adanya
usualan SP yang meminta kenaikan Upah Minimum di 2021 sebesar 8 persen adalah tidak tepat.
Harus dicari solusi kenaikan UM 2021 dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan pekerja
dan kelangsungan usaha," paparnya.

Menurut BPS, sejak Januari hingga Agustus 2020 tingkat inflasi mencapai 0,93 persen, sementara
tingkat inflasi dari tahun ke tahun atau year on year (yoy) dari Agustus 2020 ke Agustus 2019
adalah sebesar 1,32 persen.

Dengan data ini, kata dia, seharusnya para Gubernur dapat mempertimbangakan untuk tetap
menaikkan UM di 2021 walaupun hanya berkisar inflasi yoy yaitu sekitar 1,5 persen sampai 2
persen, di atas angka inflasi yoy Agustus, dengan juga mempertimbangkan kondisi September,
Oktober sampai Desember 2020.

1353