Page 1343 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Menaker (Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah) tidak
memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha semata
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Tapi jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu.
Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli
masyarakat

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Apakah presiden sudah mengetahui keputusan Menaker ini?
Atau hanya keputusan sepihak Menaker?

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Pertama, jika upah minimum tidak naik, hal ini akan
membuat situasi semakin panas. Apalagi saat ini para buruh masih memperjuangkan penolakan
terhadap UU Cipta Kerja

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Begitu juga dengan upah minimum tahun 1999 ke 2000,
upah minimum tetap naik sekitar 23,8 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1999 minus
0,29 persen

negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia
(Hippi) DKI Jakarta) Jika kita hitung malah minus, seharusnya UMP turun, tapi kan tidak mungkin
UMP diturunkan, maka kenaikan 0 persen sudah sangat bijak

negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia
(Hippi) DKI Jakarta) Jika dalam kondisi seperti ini ada kenaikan UMP, maka pengusaha akan
melakukan rasionalisasi yang lebih ketat misalnya melakukan PHK yang semakin banyak dan
tahun depan tidak menambah karyawan baru, kata dia. Sarman menekankan mengenai kondisi
dunia usaha saat ini yang sudah tidak memungkinkan untuk untuk menaikan UMP. Bisa bertahan
saja sudah bagus

positive - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia
(Hippi) DKI Jakarta) tegas Aloysius. Oleh karenanya, ia pun meminta serikat pekerja untuk dapat
bernegosiasi dengan setiap perusahaan. Itu agar para buruh dengan status kerja lebih dari 1
tahun berhak memperoleh gaji di atas ketentuan UMP 2021. Dirundingkan secara musyawarah
pada masing-masing perusahaan

neutral - Sarman Simanjorang (Menteri Ketenagakerjaan) ujar Payaman kepada Penilaian
tersebut tampak dapat dimaklumi, seiring dengan disahkannya Undang-Undang (UU) Omnibus
Law Cipta Kerja yang kini gencar dikampanyekan untuk menyediakan lapangan kerja. Lebih
lanjut, Payaman menyoroti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan. Secara aturan, jika pertumbuhan ekonomi nasional negatif sekitar 4 persen dan
inflasi hanya 1-2 persen, maka upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum
kabupaten/kota (UMK) 2021 justru seharusnya turun 2 persen

Ringkasan

Pemerintah mengambil langkah berbeda terkait penetapan UMP 2021. Dengan memutuskan
tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi untuk tahun 2021 ( UMP 2021 ). Meski, langkah ini
ternyata masih ditentang dua pihak sekaligus yaitu para buruh dan pengusaha.

Keputusan tidak menaikkan UMP 2021 tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum
tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

1342