Page 153 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 153

Selanjutnya, Dewan Pengupahan Provinsi Jatim akan berkoordinasi dengan bupati dan wali kota.
              Mereka  akan  segera  melakukan  musyawarah  bersama  terkait  penetapan  Upah  Minimum
              Kota/Kabupaten (UMK). Jika UMK sudah diputuskan, maka nilai UMP yang baru ditetapkan tidak
              berlaku di daerah terkait.

              Khofifah menjelaskan pertimbangan kenaikan UMP Rp 100 ribu dilatarbelakangi beberapa hal.
              Pertama, jaminan atas kelangsungan usaha dunia industri di tengah pandemi Covid-19. "Kita
              semua memahami ada sektor yang terdampak, ada yang tidak terdampak," ucapnya.

              Pertimbangan  kedua  dilatarbelakangi  tuntutan  buruh  saat  unjuk  rasa  pada  27  Oktober  lalu.
              Mereka mengajukan sejumlah hal yang salah satunya kenaikan upah Rp 600 ribu. Jumlah ini
              dihitung berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), purchasing power, dan lain sebagainya.

              "Yang mereka inginkan ini akan menjadi pertimbangan pertimbangan dalam proses pengambilan
              keputusan," kata dia menambahkan.

              Ketua Dewan Pengupahan Jatim Ahmad Fauzi menyatakan kenaikan UMP di Jatim mempunyai
              dasar  yang  kuat.  Sebab,  tidak  seluruh  perusahaan  di  daerahnya  terdampak  ekonomi  akibat
              Covid-19. Banyak perusahaan yang tetap berjalan stabil sehingga berharap adanya peningkatan
              UMP.

              Berdasarkan hal tersebut, maka Dewan Pengupahan Jatim mengambil langkah tegas dan jelas
              terkait  kenaikan  UMP.  Kenaikan  ini  tidak  boleh  didasarkan  pada  hal  berbau  emosional  dan
              ambisius semata. "Namun harus meyakinkan semua pihak kehidupan industri harus tetap jalan,"
              ungkap pria yang juga Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim ini.

              Meski  kenaikan  UMP  kecil,  Fauzi  berharap  para  pekerja  dan  buruh  tetap  mensyukurinya.
              Sementara untuk para pengusaha, diharapkan tidak kecewa karena kenaikan UMP sebenarnya
              hanya persyaratan wajib. Ketika UMK ditetapkan, maka besaran UMP tidak berlaku lagi nantinya.

              "Sekali lagi, dengan mengucap alhamdulillah selaku SPSI Jatim syukuri yang telah dinaikkan oleh
              Bu  Gubernur.  Nilainya  menurut  kita  sudah  cukup  fantastis.  Akan  tetapi  saya  mengamini
              keputusan ini adalah keputusan yang terbaik, dunia usaha masih tetap bisa kita selamatkan,"
              jelasnya.






























                                                           152
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158