Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 158
Judul Tolak SE Menaker dan UMP 2021, Buruh Jabar Ancam Demo dan
Mogok Massal
Nama Media liputan6.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.liputan6.com/regional/read/4397192/tolak-se-menaker-
dan-ump-2021-buruh-jabar-ancam-demo-dan-mogok-massal
Jurnalis Huyogo Simbolon
Tanggal 2020-11-02 02:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Roy Jinto (Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan
Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Padahal jelas SE bukan produk hukum yang harus
dilaksanakan di mana penetapan upah minimum sudah cukup jelas diatur dalam UU 13/2003
dan PP 78 Tahun 2015 di mana amanat pasal 43 berbunyi, setelah lima tahun PP tersebut berlaku
dilakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL) untuk menentukan upah minimum
negative - Roy Jinto (Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan
Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Itu sudah jelas diatur dalam UU 13/2003, oleh karena
itu SE yang dikeluarkan oleh Menaker bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
neutral - Roy Jinto (Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan
Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Gubernur Jawa Barat tidak mempunyai rasa sensitifitas
terhadap kondisi kaum buruh di Jawa barat karena kenaikan upah minimum sangat dinanti-
nantikan oleh kaum buruh untuk menjaga daya beli kaum buruh
neutral - Roy Jinto (Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan
Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Oleh karena itu kaum buruh akan menyatakan menolak
SE dan UMP 2021 Jawa Barat dan meminta Gubernur Jawa Barat untuk menaikkan upah
minimum 2021 minimal 8,51 persen. Dan kaum buruh akan melakukan mogok daerah secara
serentak di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat dan juga di kantor Gubernur Jawa Barat dalam
waktu dekat ini
negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Untuk
penetapan upah minimum tidak mengalami kenaikan, tetap sama dengan 2020
157
