Page 162 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

GANJAR ABAIKAN SE MENAKER

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tetap menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun
depan sebesar 3,27 persen. Padahal Menteri Tenaga Kerja melalui surat edaran mengimbau agar
besaran upah tidak dinaikkan.

Saat pengumuman penetapan UMP Jawa Tengah 2021, Ganjar mengatakan bahwa UMP Jateng
tahun depan sebesar Rp 1.798.979,12. Artinya, terdapat kenaikan dibanding UMP 2020 yang
sebesar Rp 1.742.015. Penetapan UMP Jateng 2021 tersebut disampaikan Ganjar di rumah
dinasnya, Jumat (30/10). Ganjar mengatakan tidak menggunakan Surat Edaran Menteri Tenaga
Kerja melainkan tetap berpegang teguh pada PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

"Kami sudah menggelar rapat dengan berbagai pihak dan sudah mendengarkan masukan. Sudah
kami tetapkan UMP Jateng tahun 2021 sebesar Rp1.798.979,12," kata Ganjar. Dasar penetapan
UMP Jateng 2021 lanjut Ganjar adalah PP78/2015 tentang pengupahan. Selain itu, pertimbangan
lain adalah hasil rapat dengan Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan serikat buruh,
pengusaha, dan lainnya.

Mereka semua lanjut Ganjar sudah diajak bicara dan memberi masukan-masukan. "UMP Jateng
2021 ini tidak sesuai dengan Surat Edaran Menaker yang kemarin dikeluarkan, yang intinya
menyampaikan tidak naik atau sama dengan UMP 2020. Perlu saya sampaikan, bahwa UMP ini
sesuai dengan PP 78/2015 tentang pengupahan yang mendasari pada pertumbuhan ekonomi
dan inflasi. Dua hal ini yang coba kami pegang erat," terangnya.

Sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi year of year untuk September di Jawa Tengah
sebesar 1,42 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 1,85 persen. "Dengan
demikian, terdapat kenaikan sebesar 3,27 persen. Angka inilah yang kami pertimbangkan. Maka
UMP Jateng 2021 kami tetapkan sebesar Rp 1.798.979,12 atau naik Rp 56.963,9," jelasnya. UMP
ini lanjut Ganjar akan berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Seluruh
Kabupaten/Kota harus menjadikan pedoman UMPdalam penetapan UMK masing-masing.
"Mereka punya waktu sampai tanggal 21 November nanti untuk menyusun itu (UMK). Dan ini
kalimatnya dapat, artinya bisa iya bisa tidak. Pengalaman di Jawa Tengah, selama ini kami tidak
menggunakan UMP melainkan UMK," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng Sakina Rosellasari
mengatakan, dengan penetapan UMP Jateng 2021 itu, maka Banjarnegara dan Wonogiri harus
menyesuaikan. Sebab, UMK di dua kabupaten itu masih di bawah UMP. Sementara itu, kenaikan
UMP Jateng 2021 sebesar 3,27 persen menjadi keprihatinan tersendiri bagi Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Jateng. Ketua Apindo Jateng Frans Kongi mengungkapkan, dampak pandemi
Covid-19 begitu luar biasa di berbagai sektor usaha. "Banyak PHK dan cashflowperusahaan
terganggu, semestinya UMP atau UMK jangan dulu dinaikkan dalam kondisi pandemi," ujar Frans,
Minggu (1/11). Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jateng, Heru Budi Utoyo
mengapresiasi keberanian Gubernur Jateng yang mengabaikan SE Menaker. (ekd,J14,bn-56).

161