Page 159 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 159
Ringkasan
Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) Roy Jinto mengaku kecewa upah minimum provinsi (UMP)
2021 di Jawa Barat. Pihaknya menilai, tidak naiknya UMP 2021 didasari pertimbangan Surat
Edaran Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker). SE tersebut dinilai menjadi acuan gubernur untuk tidak menaikkan upah minimum
provinsi (UMP) 2021 termasuk di Jabar.
TOLAK SE MENAKER DAN UMP 2021, BURUH JABAR ANCAM DEMO DAN MOGOK
MASSAL
Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) Roy Jinto mengaku kecewa upah minimum provinsi (UMP)
2021 di Jawa Barat. Pihaknya menilai, tidak naiknya UMP 2021 didasari pertimbangan Surat
Edaran Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker). SE tersebut dinilai menjadi acuan gubernur untuk tidak menaikkan upah minimum
provinsi (UMP) 2021 termasuk di Jabar.
"Padahal jelas SE bukan produk hukum yang harus dilaksanakan di mana penetapan upah
minimum sudah cukup jelas diatur dalam UU 13/2003 dan PP 78 Tahun 2015 di mana amanat
pasal 43 berbunyi, setelah lima tahun PP tersebut berlaku dilakukan survei kebutuhan hidup
layak (KHL) untuk menentukan upah minimum," kata Roy dalam keterangan resmi, Minggu
(1/11/2020).
Roy mengatakan, tahun ini seharusnya dilakukan survei pasar untuk menentukan KHL karena
didasari dengan keluarnya peraturan mengenai KHL dalam Permen 18 Tahun 2020. Sehingga
berdasarkan aturan untuk menentukan upah minimum itu harus berdasarkan KHL ditambah
inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.
"Itu sudah jelas diatur dalam UU 13/2003, oleh karena itu SE yang dikeluarkan oleh Menaker
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.
Oleh karena itu, Roy mempersoalkan penetapan UMP Jawa Barat 2021 yang cacat hukum karena
hanya mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19.
"Gubernur Jawa Barat tidak mempunyai rasa sensitifitas terhadap kondisi kaum buruh di Jawa
barat karena kenaikan upah minimum sangat dinanti-nantikan oleh kaum buruh untuk menjaga
daya beli kaum buruh," ungkapnya.
Selain itu, Roy menilai Gubernur Jabar lebih berpihak terhadap keinginan para pengusaha yang
menginginkan upah tidak naik. Sedangkan Gubernur DKI, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) tetap menaikkan upah minimum.
"Oleh karena itu kaum buruh akan menyatakan menolak SE dan UMP 2021 Jawa Barat dan
meminta Gubernur Jawa Barat untuk menaikkan upah minimum 2021 minimal 8,51 persen. Dan
kaum buruh akan melakukan mogok daerah secara serentak di seluruh kabupaten/kota di Jawa
Barat dan juga di kantor Gubernur Jawa Barat dalam waktu dekat ini," katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2021.
UMP tahun depan Jabar ini mengikuti acuan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik
Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021.
158
