Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 156
Judul KSPSI Kudus Dukung Judicial Review Omnibus Law
Nama Media suaramerdeka.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.suaramerdeka.com/regional/muria/245811-kspsi-kudus-
dukung-judicial-review-omnibus-law
Jurnalis Anton WH
Tanggal 2020-11-02 02:13:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Andreas Hua (Ketua KSPSI Kabupaten Kudus) Kita mengharapkan hal seperti itu
neutral - Andreas Hua (Ketua KSPSI Kabupaten Kudus) Kita mengharapkan hal seperti itu
neutral - Andreas Hua (Ketua KSPSI Kabupaten Kudus) Kultur perburuhan di Kudus berbeda
neutral - Andreas Hua (Ketua KSPSI Kabupaten Kudus) Kondisi tersebut berdasarkan kedekatan
buruh dan pemiliknya,'
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kudus mendukung organisasi
di tingkat pusat melakukan judicial review terhadap UU Omibus Law . Sebelum usaha tersebut
tuntas, semua komponen perburuhan diharapkan menggunakan regulasi sebelumnya. Banyak
hal yang perlu diperjelas. Kabar terakhir yang diterimanya, terdapat perubahan halaman dari
817 lembar menjadi 1.187 lembar. Kondisi tersebut dinilainya membingungkan.
KSPSI KUDUS DUKUNG JUDICIAL REVIEW OMNIBUS LAW
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kudus mendukung organisasi
di tingkat pusat melakukan judicial review terhadap UU Omibus Law . Sebelum usaha tersebut
tuntas, semua komponen perburuhan diharapkan menggunakan regulasi sebelumnya. Banyak
hal yang perlu diperjelas. Kabar terakhir yang diterimanya, terdapat perubahan halaman dari
817 lembar menjadi 1.187 lembar. Kondisi tersebut dinilainya membingungkan.
Ketua KSPSI Kabupaten Kudus, Andreas Hua, Minggu (1/11) menyebut Undang-undang Cipta
Kerja belum dapat digunakan. Jika digunakan, diyakini beberapa hal seperti upah minimum
masih ada.
''Kita mengharapkan hal seperti itu,'' katanya.
155
