Page 1533 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Penetapan tersebut tertuang dalam surat edaran (SE) yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga
Kerja nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa
Pandemi Covid-19.

PEMERINTAH PUSAT TAK NAIKKAN UPAH MINIMUM 2021, GANJAR SEBUT TAK
AKAN TERGESA-GESA

Pemerintah pusat telah menetapkan tidak ada kenaikan upah minimun di tahun 2021 mendatang
alias setara dengan upah minimum tahun 2020.

Penetapan tersebut tertuang dalam surat edaran (SE) yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga
Kerja nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa
Pandemi Covid-19.
Menaker meminta para Gubernur se-Indonesia untuk menetapkan upah minimum tahun 2021
sama dengan tahun 2020.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku telah menerima surat edaran dari Kemenaker
pada Selasa (27/10/2020).

"Suratnya baru saya terima tadi, meskipun kemarin kita sudah komunikasi. Kita lagi mengkaji
dan mengkomunikasikan dengan Tripartit agar fair, karena satu dasarnya UU Ketenagakerjaan,
ada UU Kedaruratan dalam hari ini Perpu ya dan ada surat edaran ini," katanya saat ditemui di
kantornya, Selasa (27/10/2020).

Ganjar menjelaskan, surat edaran dari pemerintah pusat yang diterima menetapkan nilai upah
minimun tahun 2021 sama dengan nilai upah minimun tahun 2020 "Karena surat edaran Menaker
berbunyi upah minimum harus sama dengan tahun lalu, maka kami sedang mengkaji timnya
untuk bicara Dewan Pengupahan dan Tripartit biar semuanya nyaman dan saling memahami,"
ucapnya.

Ganjar menegaskan tidak akan tergesa-gesa, karena masih ada waktu untuk mengkaji dan
berkomunikasi dengan berbagai pihak.

"Tadi ada Bupati yang menyampaikan, mbok diundur sampai November (pengumumannya), biar
kita bisa komunikasi lebih dulu. Saya kira ini ide bagus, kami akan sampaikan aspirasi ini. Saat
ini, tim lagi bekerja," jelasnya.

Dalam surat edaran tersebut, Gubernur harus mengumumkan penetapan upah minimum tahun
2021 pada 31 Oktober 2020.

Sebelumnya, serikat buruh di Kota Semarang, Jawa Tengah menolak rencana kenaikan UMK nol
persen pada tahun 2021 mendatang.

Serikat buruh menuntut kepada pemerintah untuk memberikan upah yang layak kepada buruh
karena beban pengeluaran buruh juga bertambah semasa pandemi.

Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan (FSKEP) Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) Jateng, Ahmad Zainuddin menegaskan saat ini terdapat kebutuhan
wajib yang harus dipenuhi buruh dalam situasi pandemi ini.

"Kebutuhan masker, sabun, hand sanitizer dan pembatasan kapasitas transportasi umum, jelas
menambah beban pengeluaran buruh," katanya dalam keterangannya, Kamis (22/10/2020).

1532