Page 1542 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1542
Elemen buruh dari berbagai asosiasi memadati kawasan tersebut.
Tidak adanya kenaikan upah diputuskan dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada
Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Surat itu ditujukan kepada seluruh
gubernur di Indonesia.
Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI, Roy Jinto Ferianto, menyatakan dalam sejarah
perburuhan baru kali ini tidak ada kenaikan upah. Kondisi pandemi Covid-19 yang dijadikan
alasan tidak bisa diterima.
Roy menyatakan, buruh juga menolak upah minimum provinsi (UMP) 2021 yang juga tidak naik.
Padahal, ini merupakan tanggung jawab dari Gubernur Jawa Barat.
"Pandemi Covid-19 bukan alasan untuk tidak menaikkan upah. UMP bukan tanggung jawab
Presiden, bukan tanggung jawab menteri. Makanya, kita minta kepada Gubernur Jabar
menaikkan upah minimum minimal 8 persen seperti tahun lalu," tegas Roy saat orasi.
Kenaikan upah harus dilakukan karena upah yang saat ini berlaku masih murah. Ia mendasarkan
hal itu pada keputusan pemerintah mengeluarkan bantuan subsidi upah (BSU) Rp600.000.
Pemberian BSU tidak lantas membuat daya beli meningkat, karena menurut dia, berdasarkan
data pemerintah, ekonomi kita masih minus 2 persen. Padahal proyeksi pertumbuhan ekonomi
Indonesia tahun 2021 sebesar 5,3.
"Saat krisis moneter 1998 lalu, dolar naik. Hari ini, dolar standar, Rupiah menguat. Saat krisis
moneter, pemerintah menaikkan upah tidak kurang dari 15 persen. Masa ini gara-gara Covid,
upah tidak naik, di mana logikanya," ucap dia.
"Kita minta bupati wali kota untuk menaikkan UMK minimal 8 persen, setelah itu kita kepung
lagi. Kita pastikan tanggal 20-21 (November 2020), Gubernur menetapkan UMP sesuai
rekomendasi kabupaten/kota," tegas dia.
[lia].
1541
