Page 1540 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1540
Dengan keluarnya surat edaran ini, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi perlawanan buruh
akan semakin mengeras terhadap penolakan tidak adanya kenaikan upah minimum 2021 dan
penolakan omnibus law UU Cipta Kerja.
"Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha
semata," kata Said Iqbal dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (27/10/2020).
Menurutnya, pengusaha memang sedang susah. Tapi buruh juga jauh lebih susah.
Seharusnya pemerintah kata dia, bisa bersikap lebih adil, yaitu tetap ada kenaikan upah
minimum 2021. Tetapi bagi perusahaan yang tidak mampu maka dapat melakukan penangguhan
dengan tidak menaikan upah minimum setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat
perusahaan dan melaporkannya ke Kemenaker.
"Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada
kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat," tegasnya.
Lebih jauh Said Iqbal mempertanyakan, "Apakah presiden sudah mengetahui keputusan
Menaker ini? Atau hanya keputusan sepihak Menaker?" Oleh karena itu, KSPI dan seluruh serikat
buruh di Indonesia akan melakukan aksi nasional besar-besaran di 24 provinsi pada 2 November
dan 9 sampai 10 Nopember yang diikuti puluhan dan bahkan ratusan ribu buruh di Mahkamah
Konstitusi, Istana, DPR RI, dan di kantor Gubernur di seluruh Indonesia dengan membawa isu
batalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan harus ada kenaikan upah minimum 2021 untuk
menjaga daya beli masyarakat.
Sebelumnya, KSPI menyebut 4 alasan mengapa upah minimum 2021 harus naik .
1539
