Page 1544 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1544
Keputusan tersebut tertuang dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan RI No
M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetaan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19).
UPAH MINIMUM 2021 TAK NAIK, BAGAIMANA PROSPEK PEMULIHAN KONSUMSI
TAHUN DEPAN?
Pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum 2021 mempertimbangkan
kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi
nasional.
Keputusan tersebut tertuang dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan RI No
M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetaan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19).
"[Gubernur diminta untuk] melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021
sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020," kata Menaker Ida Fauziyah dalam surat edaran
tersebut.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira
berpendapat keputusan pemerintah untuk menahan kenaikan upah minimum 2021 berpotensi
semakin menekan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah.
Dalam kondisi ekonomi yang sangat tertekan saat ini, menurut Bhima, justru pemerintah
seharusnya mendorong kenaikan upah minimum .
"Sebelumnya keluar surat edaran Menaker No. M/6/HI.00.01/V/2020 yang membuka peluang
THR tidak dibayar tepat waktu oleh pengusaha. Jika sekarang ditambah upah minimum tidak
naik, maka ini strategi yang salah untuk perlindungan pekerja dan pemulihan ekonomi," katanya
kepada Bisnis, Selasa (27/10/2020).
Bhima menjelaskan, upah minimum seharusnya bertujuan melindungi buruh yang rentan. Jika
upah minimum tidak naik, maka efek ke daya beli buruh akan sulit pulih dalam waktu yang cepat.
Di samping itu, pemerintah memproyeksikan inflasi pada 2021 dikisaran 3 persen. Jika inflasi
naik tetapi upah minimum tidak naik, maka daya beli pekerja rentan akan anjlok.
"Ini berpengaruh pada konsumsi agregat 2021. Konsumsi punya peran penting pada PDB,
sehingga diproyeksikan ekonomi masih akan alami kontraksi," jelasnya.
Menurut Bhima, bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah juga tidak akan bisa
menggantikan upah minimum yang tidak naik. Pasalnya, belanja jaminan sosial pemerintah yang
sebesar 2,1 persen dari PDB masih sangat kecil jika dibandingkan dengan negara tetangga,
misalnya Timor Leste yang sebesar 13,8 persen dari PDB.
Sementara, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet
mengatakan dampak upah minimum yang tidak naik pada 2021 akan bergantung pada
komponen bantuan pemerintah yang lain pada tahun depan.
Yusuf menilai jika tidak ada bantuan tambahan, seperti bantuan langsung tunai (BLT), bagi kelas
pendapatan menengah ke bawah, maka upah minimum yang tidak naik berpotensi menekan
daya beli.
1543
