Page 1743 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1743

Adapun pada penetapan UMP 2020, nilai upah minimum mengalami kenaikan 8,51 persen dari
              besaran di 2019. Keputusan ini diambil dengan mengacu pada besaran inflasi dan pertumbuhan
              nasional pada tahun tersebut.

              Besaran inflasi nasional yang dimaksud adalah 3,39 persen, dan pertumbuhan ekonomi nasional
              sebesar 5,12 persen.

              Dari perhitungan tersebut, rata-rata UMP 2020 untuk 34 provinsi yakni Rp 2,7 juta per bulan.
              DKI Jakarta jadi provinsi dengan nilai UMP 2020 terbesar hingga di atas Rp 4 juta per bulan.

              Sementara  terdapat  5  provinsi  dengan  UMP  di  bawah  Rp  2  juta  per  bulan.  Sebanyak  4  di
              antaranya merupakan provinsi yang berada di Pulau Jawa.

              Jika ketetapan tersebut tidak terjadi perubahan, berikut daftar 5 provinsi dengan nilai UMP 2021
              tertinggi: UMP 2021 Tertinggi: 1. DKI Jakarta Rp 4.276.349 2. Papua Rp 3.516.700 3. Sulawesi
              Utara  Rp  3.310.722  4.  Bangka  Belitung  Rp  3.230.022  5.  Papua  Barat  Rp  3.184.225  Menteri
              Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 tidak naik. Hal
              ini  sesuai  dengan  Surat  Edaran  Menteri  Ketenagakerjaan  No  M/11/HK.04/x/2020  tentang
              Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
              19), tertanggal 26 Oktober 2020.

              Atas  dasar  hal  tersebut,  Menteri  Ida  Fauziyah  meminta  kepada  para  gubernur  di  seluruh
              Indonesia  untuk  melakukan  penyesuaian  penetapan  nilai  Upah  Minimum  Tahun  (UMP)  2020
              sama dengan nilai Upah Minimum tahun 2020.

              "Menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober
              2020," tulis Surat Edaran Menaker seperti dikutip, Selasa (27/1/2020).

              Menaker menjelaskan dalam latar belakang, pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi
              perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja dan buruh termasuk
              dalam membayar upah.

              Untuk itu, dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan usaha, perlu dilakukan
              penyesuaian terhadap penetapan UMP pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-
              19.

































                                                          1742
   1738   1739   1740   1741   1742   1743   1744   1745   1746   1747   1748