Page 1745 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1745

MENAKER: UPAH MINIMUM 2021 SAMA DENGAN UPAH 2020

              Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan
              kepada Gubernur se-Indonesia. Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 ini mengatur tentang
              Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
              19).

              Penerbitan  SE  ini  dilakukan  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  dan  keberlangsungan
              bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian
              terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

              Penerbitan SE ini juga dilatarbelakangi keberadaan pandemi Covid-19 yang telah berdampak
              pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh
              termasuk dalam membayar upah.

              "Mempertimbangkan  kondisi  perekonomian  Indonesia  pada  masa  pandemi  Covid-19  dan
              perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian
              penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,"
              kata Menaker, seperti tertuang dalam SE, Selasa (27/10).

              Surat edaran penetapan upah minimum tersebut diteken oleh Menaker pada 26 Oktober 2020.
              Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh
              pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.

              "Melaksanakan  penetapan  upah  minimum  setelah  tahun  2021  sesuai  ketentuan  peraturan
              perundang-undangan.  Menetapkan  dan  mengumumkan  Upah  Minimum  Provinsi  Tahun  2021
              pada tanggal 31 Oktober 2020," kata Menaker Ida.

              "Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk menindaklanjuti dan
              menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait di
              wilayah Saudara," sambungnya.

              Tembusan  SE  ini  adalah  Presiden  Republik  Indonesia;  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia;
              Menteri Kabinet Indonesia Maju; Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha
              Indonesia; dan Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

































                                                          1744
   1740   1741   1742   1743   1744   1745   1746   1747   1748   1749   1750