Page 1746 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1746
Judul Pengusaha soal Upah Minimum Tak Naik: Pilih Perusahaan Bangkrut
Atau Bertahan?
Nama Media kumparan.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://kumparan.com/kumparanbisnis/pengusaha-soal-upah-
minimum-tak-naik-pilih-perusahaan-bangkrut-atau-bertahan-
1uTJ2erOdHW
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-27 12:49:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Anton J Supit (Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan) Itu kan penetapan
pemerintah, sudah tepat. Karena saat ini yang paling penting adalah bertahan. Coba you
bayangin, kondisi saat ini, pilih naik gaji tapi (perusahaan) bangkrut atau bertahan?
negative - Anton J Supit (Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan) Jadi kalau
perusahaan masih untung, ya you harus bayar ke pekerja. Tergantung keputusan bipartit itu
seperti apa
negative - Anton J Supit (Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan) Jelas kondisinya
berbeda. Dulu 1998-1999 ekonomi kita minus juga, tapi kondisinya ga separah sekarang yang
semuanya kena, semua. Kalau dulu itu kan sebagian, ga sebanyak sekarang saya rasa
negative - Anton J Supit (Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan) Buruh tahu dirilah.
Situasi sulit saat ini, paling penting itu bertahan dulu
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Jangan dipukul rata
semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada kenaikan upah minimum
untuk menjaga daya beli masyarakat
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Sebagai contoh, di DKI
Jakarta, kenaikan upah minimum dari tahun 1998 ke 1999 tetap naik sekitar 16 persen, padahal
pertumbuhan ekonomi tahun 1998 minus 17,49 persen. Begitu juga dengan upah minimum
tahun 1999 ke 2000, upah minimum tetap naik sekitar 23,8 persen, padahal pertumbuhan
ekonomi tahun 1999 minus 0,29 persen
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Aksi itu akan diikuti hingga
ratusan ribu buruh di Mahkamah Konstitusi, Istana, DPR RI, dan di kantor Gubernur di seluruh
1745
