Page 1750 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Tahun ini, besaran UMP mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015
tentang pengupahan. Beleid itu mengatur besaran kenaikan upah setiap tahun mengacu pada
tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya.

Sesuai SE Menaker Nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 yang menyebut data inflasi nasional dan
pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2019 adalah sebesar 8,51 persen. Dengan
rincian inflasi nasional 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,12 persen.

Bagi daerah dengan UMP/UMK pada 2015 masih di bawah nilai kebutuhan hidup layak (KHL),
wajib menyesuaikan upah minimum sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) paling lambat
pada penetapan upah minimum 2020.

Arahan itu kemudian ditindaklanjuti oleh seluruh gubernur di 34 provinsi dengan kisaran
kenaikan upah 6,8 persen hingga 16,98 persen. Besaran UMP 2020 tertinggi ditetapkan di DKI
Jakarta sebesar Rp4.267.349 per bulan dan terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
sebesar Rp1.704.608 per bulan.
Berikut rincian UMP 2020 dari yang terbesar hingga terkecil (per bulan): 1. DKI Jakarta naik 8,28
persen dari Rp3.940.973 menjadi Rp4.267.349 2. Papua naik 8,54 persen dari Rp3.240.900
menjadi Rp3.516.700 3. Sulawesi Utara naik 8,51 persen dari Rp3.051.076 menjadi Rp3.310.723
4. Bangka Belitung naik 8,51 persen dari Rp2.976.705 menjadi Rp3.230.022 5. Papua Barat naik
6,8 persen dari Rp2.934.500 menjadi Rp3.134.600 6. Nangroe Aceh Darussalam naik 8,51 persen
dari Rp2.916.810 menjadi Rp3.165.030 7. Sulawesi Selatan naik 8,51 persen dari Rp2.860.382
menjadi Rp3.103.800 8. Sumatera Selatan naik 8,51 persen dari Rp2.804.453 menjadi
Rp3.043.111 9. Kepulauan Riau naik 8,51 persen dari Rp2.769.683 menjadi Rp3.005.383 10.
Kalimantan Utara naik 8,51 persen dari Rp2.765.463 menjadi Rp3.000.803 11. Kalimantan Timur
naik 8,51 persen dari Rp2.747.561 menjadi Rp2.981.378 12. Kalimantan Tengah naik 9 persen
dari Rp2.663.435 menjadi Rp2.903.144 13. Riau naik 8,51 persen dari Rp2.662.025 menjadi
Rp2.888.563 14. Kalimantan Selatan naik 8,51 persen dari Rp2.651.781 menjadi Rp2.877.447
15. Gorontalo naik 16,98 persen dari Rp2.384.020 menjadi Rp2.788.826 16. Maluku Utara naik
8,51 persen dari Rp2.508.092 menjadi Rp2.721.530 17. Jambi naik 8,51 persen dari Rp2.423.889
menjadi Rp2.630.161 18. Maluku naik 8,51 persen dari Rp2.400.664 menjadi Rp2.604.960 19.
Sulawesi Barat naik 8,51 persen dari Rp2.369.670 menjadi Rp2.571.328 20. Sulawesi Tenggara
naik 8,51 persen dari Rp2.351.870 menjadi Rp2.552.014 21. Sumatera Utara naik 8,51 persen
dari Rp2.303.403 menjadi Rp2.499.422 22. Bali naik 8,51 persen dari Rp2.297.967 menjadi
Rp2.493.523 23. Sumatera Barat naik 8,51 persen dari Rp2.289.228 menjadi Rp2.484.041 24.
Banten naik 8,51 persen dari Rp2.267.965 menjadi Rp2.460.968 25. Lampung naik 8,5 persen
dari Rp 2.240.646 menjadi Rp 2.431.324 26. Kalimantan Barat naik 8,51 persen dari Rp2.211.500
menjadi Rp2.399.698 27. Sulawesi Tengah naik 8,51 persen dari Rp2.123.040 menjadi
Rp2.303.710 28. Bengkulu naik 8,51 persen dari Rp2.040.000 menjadi Rp2.213.604 29. Nusa
Tenggara Barat (NTB) naik 8,51 persen dari Rp2.012.610 menjadi Rp2.183.883 30. Nusa
Tenggara Timur (NTT) naik 8,51 persen dari Rp1.793.293 menjadi Rp1.945.902 31. Jawa Barat
naik 8,51 persen dari Rp1.668.372 menjadi Rp1.810.350 32. Jawa Timur naik 8,51 persen dari
dari Rp1.630.059 menjadi Rp1.768.777 33. Jawa Tengah naik 8,51 persen dari Rp1.605.396
menjadi Rp1.742.015 34. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) naik 8,51 persen dari Rp1.570.922
menjadi Rp1.704.608.

1749