Page 1747 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1747

Indonesia, dengan membawa isu batalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan harus ada kenaikan
              upah minimum 2021 untuk menjaga daya beli masyarakat


              Ringkasan

              Pemerintah  memutuskan  untuk  tidak  menaikkan  upah  minimum  di  tahun  depan.  Kondisi
              perekonomian dan perusahaan yang sulit akibat pandemi corona dinilai sebagai alasan utama
              hal tersebut.
              Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
              Nomor  11/HK04/X/2020  tentang Penetapan  Upah  Minimum  tahun  2021  pada Masa  Pandemi
              COVID-19.



              PENGUSAHA SOAL UPAH MINIMUM TAK NAIK: PILIH PERUSAHAAN BANGKRUT
              ATAU BERTAHAN?

              Pemerintah  memutuskan  untuk  tidak  menaikkan  upah  minimum  di  tahun  depan.  Kondisi
              perekonomian dan perusahaan yang sulit akibat pandemi corona dinilai sebagai alasan utama
              hal tersebut.
              Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
              Nomor  11/HK04/X/2020  tentang Penetapan  Upah  Minimum  tahun  2021  pada Masa  Pandemi
              COVID-19.

              Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai langkah pemerintah itu sudah tepat. Wakil Ketua
              Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan Anton J Supit mengatakan, saat ini yang paling penting
              adalah bertahan, bukan soal kenaikan gaji.

              "Itu  kan  penetapan  pemerintah,  sudah  tepat.  Karena  saat  ini  yang  paling  penting  adalah
              bertahan. Coba you bayangin, kondisi saat ini, pilih naik gaji tapi (perusahaan) bangkrut atau
              bertahan?" kata Anton kepada kumparan, Selasa (27/10).

              Dia melanjutkan, surat edaran Menaker itu merupakan keputusan nasional dan sikap pemerintah.
              Namun, selama perusahaan masih mencatatkan keuntungan, kenaikan upah minimum harus
              tetap dilaksanakan sesuai dengan perundingan bipartit, antara buruh dan pengusaha .

              Dari  catatan  Anton,  saat  ini  80  persen  pendapatan  perusahaan  anggota  Kadin  mengalami
              penurunan. Sementara hanya 18 persennya yang tetap, dan 2 persen pendapatannya meningkat
              selama pandemi ini.

              "Jadi kalau perusahaan masih untung, ya you harus bayar ke pekerja. Tergantung keputusan
              bipartit itu seperti apa," kata Anton.

              Dia  juga  mengimbau  kepada  para  buruh  atau  pekerja  untuk  tahu  diri  di  situasi  saat  ini.
              Menurutnya, kondisi saat ini sangat berbeda dengan krisis ekonomi tahun 1998-1999 .

              "Jelas kondisinya berbeda. Dulu 1998-1999 ekonomi kita minus juga, tapi kondisinya ga separah
              sekarang yang semuanya kena, semua. Kalau dulu itu kan sebagian, ga sebanyak sekarang saya
              rasa," kata dia.

              "Buruh tahu dirilah. Situasi sulit saat ini, paling penting itu bertahan dulu," tambahnya.




                                                          1746
   1742   1743   1744   1745   1746   1747   1748   1749   1750   1751   1752