Page 1779 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1779
Setidaknya terdapat enam dasar hukum yang tercatat di surat edaran ini mulai dari UU Nomor
13 Tahun 2003, UU Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.
Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 21 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Upah Minimum.
Pada poin penetapan upah minimum 2021 dalam surat edaran Menaker tersebut, Kemnaker
mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia di masa pandemi dan perlunya pemulihan
ekonomi, sehingga diminta kepada gubernur untuk: - Melakukan penyesuaian penetapan nilai
upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020; - Melaksanakan
penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober
2020.
Selanjutnya gubernur diminta untuk menindaklanjuti dan menyampaikan surat edaran ini kepada
bupati atau wali kota serta pemangku kepentingan terkait.
Isi lengkap dari Surat Edaran Menaker terkait upah minimum 2021 bisa di download di link ini .
Pada 2019 lalu, pemerintah menaikkan upah minimum provinsi sebesar 8,51 persen pada 2020.
Rencana kenaikan UMP itu tertuang di dalam surat Kementerian Ketenagakerjaan nomor B-
M/308/HI.01.00/X/2019 pada 15 Oktober 2019 yang ditandatangani Menteri Tenaga Kerja M.
Hanif Dhakiri.
1778
