Page 1858 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1858
MENAKER TAK NAIKKAN UMP 2021 KARENA CORONA
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan keputusan upah minimum 2021
tak naik diambil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi selama masa pandemi virus
corona. Selain itu, Ida juga mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak
pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah.
Hal itu tertuang dalam surat edaran yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. Surat Edaran
Nomor M/11/HK.04/2020 ini mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada
Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan
perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian
penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,"
kata Ida seperti tertuang dalam SE Nomor M/11/HK.04/2020, dikutip dari keterangan resmi,
Selasa (27/10).
Ida mengungkapkan penerbitan beleid tersebut dilakukan dalam rangka memberikan
perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan
usaha.
Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh
pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.
"Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk menindaklanjuti dan
menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait di
wilayah Saudara," sambungnya.
Adapun tembusan beleid yang diteken pada 26 Oktober 2020 ini adalah Presiden Republik
Indonesia; Wakil Presiden Republik Indonesia; Menteri Kabinet Indonesia Maju; Ketua Umum
Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia; dan Pimpinan Konfederasi Serikat
Pekerja/ Serikat Buruh.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyesalkan keputusan Ida. Presiden KSPI Said
Iqbal mengatakan, aksi perlawanan buruh akan semakin mengeras terhadap penolakan tidak
adanya kenaikan upah minimum 2021 dan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja.
"Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha
semata," kata Said.
Sementara, Kalangan pengusaha menilai keputusan pemerintah tidak menaikkan upah minimum
pada 2021 mendatang sudah tepat. Pasalnya, keputusan itu diambil demi menjaga
keberlangsungan bisnis ke depan yang tengah tertekan oleh pandemi covid-19.
"Kami mengerti atas keputusan tersebut demi keberlangsungan usaha. Kalau dinaikkan tentu
akan memberatkan daya saing usaha," ujar Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) bidang Perdagangan Benny Soetrisno kepada CNNIndonesia.com dalam kesempatan
terpisah.
1857

