Page 1860 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1860
MK TOLAK UJI MATERI UU BPJS YANG DIGUGAT KORBAN PHK
Mahkamah Konstitusi ( MK ) menolak permohonan uji materi Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS ). Permohonan
uji materi ini ditolak lantaran dinilai tidak beralasan hukum.
"Pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum," kata Ketua Majelis Hakim MK
Anwar Usman, dalam persidangan daring yang ditayangkan YouTube MK RI, Senin (26/10/2020).
Pemohon dalam perkara ini merupakan Seorang warga asal Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY), yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sebagai korban PHK, keberadaan Pasal 18 Ayat (1) UU BPJS dinilai menyulitkannya menjadi
peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) lantaran tak mengatur tata cara pendaftaran calon
peserta BPJS dengan kriteria PBI.
Terkait dalil pemohon itu, Mahkamah berpandangan bahwa UU BPJS memang tak mengatur tata
cara pendaftaran calon peserta BPJS PBI. Namun, UU itu telah memerintahkan pengaturan lebih
lanjut dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
Adapun pengaturan lebih lanjut UU BPJS itu dituangkan dalam beberapa peraturan pelaksana,
dua di antaranya yakni Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
"Oleh karenanya, menurut Mahkamah norma pasal 18 Ayat (1) UU 24/2011 junctis Perpres
82/2018 dan Permensos 21/2019 telah mengatur hal yang dipersoalkan oleh pemohon dalam
memperoleh layanan kesehatan dan layanan publik lainnya melalui kepesertaan dalam BPJS
bidang kesehatan," ujar Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams.
Dengan alasan-alasan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 18 Ayat (1) UU BPJS yang berbunyi,
"Pemerintah mendaftarkan Penerima Bantuan Iuran dan anggota keluarganya sebagai Peserta
kepada BPJS" tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Hal ini berkebalikan dengan pandangan pemohon.
Mahkamah berpandangan, Pasal 18 Ayat (1) UU BPJS justru merupakan pengejawantahan
semangat jaminan sosial yang diamanatkan Pasal 28H Ayat (3) UUD 1945.
"Mengenai apakah kepesertaan pemohon akan termasuk kategori PBI atau bukan menurut
Mahkamah hal demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilai dan
memutuskannya," kata Hakim Wahiduddin.
Sebelumnya diberitakan, seorang warga asal Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),
bernama Koko Koharudin, mengajukan uji materi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemohon mempersoalkan Pasal 18 Ayat (1) UU BPJS. Pemohon menilai, sebagai korban
pemutusan hubungan kerja (PHK), keberadaan pasal tersebut menyulitkannya menjadi peserta
BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Padahal, pemohon sangat membutuhkan bantuan tersebut.
"Bahwa ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (1) UU BPJS yang memberikan hak pada pemerintah
untuk mendaftarkan peserta PBI pada BPJS, telah dimanfaatkan oleh pemerintah dengan
membuat kebijakan/peraturan yang semakin membatasi korban PHK untuk dapat menjadi
peserta PBI," bunyi petikan dokumen permohonan pemohon yang diunduh Kompas.com melalui
laman resmi MK, Selasa (11/8/2020).
1859
