Page 1859 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Judul MK Tolak Uji Materi UU BPJS yang Digugat Korban PHK

Nama Media kompas.com
Newstrend Keanggotaan BP Jamsostek

Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2020/10/27/09504211/mk-tolak-uji-
materi-uu-bpjs-yang-digugat-korban-phk

Jurnalis Fitria Chusna Farisa
Tanggal 2020-10-27 09:50:00

Ukuran 0
Warna Warna

AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos

Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Anwar Usman (Ketua Majelis Hakim MK) Pokok permohonan pemohon tidak beralasan
menurut hukum

neutral - Wahiduddin Adams (Hakim Konstitusi) Oleh karenanya, menurut Mahkamah norma
pasal 18 Ayat (1) UU 24/2011 junctis Perpres 82/2018 dan Permensos 21/2019 telah mengatur
hal yang dipersoalkan oleh pemohon dalam memperoleh layanan kesehatan dan layanan publik
lainnya melalui kepesertaan dalam BPJS bidang kesehatan

neutral - Wahiduddin Adams (Hakim Konstitusi) Pemerintah mendaftarkan Penerima Bantuan
Iuran dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS

neutral - Wahiduddin Adams (Hakim) Mengenai apakah kepesertaan pemohon akan termasuk
kategori PBI atau bukan menurut Mahkamah hal demikian bukan merupakan kewenangan
Mahkamah untuk menilai dan memutuskannya

Ringkasan

Mahkamah Konstitusi ( MK ) menolak permohonan uji materi Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS ). Permohonan
uji materi ini ditolak lantaran dinilai tidak beralasan hukum.

Pemohon dalam perkara ini merupakan Seorang warga asal Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY), yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebagai korban PHK, keberadaan
Pasal 18 Ayat (1) UU BPJS dinilai menyulitkannya menjadi peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran
(PBI) lantaran tak mengatur tata cara pendaftaran calon peserta BPJS dengan kriteria PBI.

1858