Page 1862 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1862

MENAKER TERBITKAN SE, UPAH MINIMUM 2021 DIPASTIKAN TIDAK BERUBAH

              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang
              ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 ini mengatur
              tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
              (Covid-19).

              Penerbitan  SE  ini  dilakukan  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  dan  keberlangsungan
              bekerja  bagi  pekerja/buruh  serta  menjaga  kelangsungan  usaha.  Untuk  itu,  perlu  dilakukan
              penyesuaian  terhadap  penetapan  upah  minimum  pada  situasi  pemulihan  ekonomi  di  masa
              pandemi Covid-19.

              Penerbitan SE ini juga dilatarbelakangi keberadaan pandemi Covid-19 yang telah berdampak
              pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh
              termasuk dalam membayar upah.

              "Mempertimbangkan  kondisi  perekonomian  Indonesia  pada  masa  pandemi  Covid-19  dan
              perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian
              penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,"
              kata Ida di Jakarta, Selasa (27/10/2020).

              Surat  edaran  penetapan  upah  minimum  tersebut  diteken  oleh  Ida  pada  26  Oktober  2020.
              Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh
              pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.

              "Melaksanakan  penetapan  upah  minimum  setelah  tahun  2021  sesuai  ketentuan  peraturan
              perundang-undangan.  Menetapkan  dan  mengumumkan  Upah  Minimum  Provinsi  Tahun  2021
              pada tanggal 31 Oktober 2020," kata Ida.

              "Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  diminta  kepada  Saudara  untuk  menindaklanjuti  dan
              menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait di
              wilayah Saudara," sambungnya.

              Tembusan SE ini adalah Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri
              Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia,
              dan Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

              (ind).



























                                                          1861
   1857   1858   1859   1860   1861   1862   1863   1864   1865   1866   1867