Page 213 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 213
Judul UMP DKI, Pengusaha Perlu Kepastian Kriteria Terdampak Covid-19
Nama Media beritasatu.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.beritasatu.com/faisal-maliki-
baskoro/megapolitan/693565/ump-dki-pengusaha-perlu-kepastian-
kriteria-terdampak-covid19
Jurnalis FMB
Tanggal 2020-11-01 19:11:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Sarman Simanjorang (Ketua UMUM DPD HIPPI DKI Jakarta) Ini yang membuat cash
flow pengusaha terganggu bahkan sudah banyak yang melakukan PHK dan merumahkan
pekerjanya. Bahkan sektor hiburan malam yang jumlahnya juga cukup banyak tidak tahu lagi
nasibnya saat ini karena juga sudah hampir 8 bulan tutup
positive - Sarman Simanjorang (Ketua UMUM DPD HIPPI DKI Jakarta) Kami berharap agar
Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja disemua tingkatan dapat mengawal
kebijakan ini,mulai dari prosesnya sampai dengan turunnya SK penetapan besaran UMP 2021
sama dengan 2020. Jangan sampai persepsi di kalangan serikat pekerja/buruh berbeda, misalnya
untuk menetapkan berdampak atau tidak berdampak jangan menjadi perdebatan dan pro
kontra,semuanya bisa dilihat secara kasat mata
neutral - Sarman Simanjorang (Ketua UMUM DPD HIPPI DKI Jakarta) Kami mengajak kepada
serikat pekerja/buruh untuk dapat memahami kondisi dunia usaha saat ini di Jakarta. Pengusaha
sampai saat ini masih galau karena belum dapat mempredikasi sampai kapan pandemi ini, jika
masih berkepanjangan ditakutkan daya tahan pelaku usaha semakin turun dan dikawatirkan
collapse. Semoga vaksin dapat segera terealisasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan
pelaku usaha bergairah kembali
negative - Anies Baswedan (Gubernur Provinsi DKI Jakarta) Bagi kegiatan usaha yang terdampak
Covid-19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP
2020. Sedangkan, kegiatan yang tidak terdampak Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021
yang besarannya mengikuti rumus pada PP No. 78 Tahun 2015
Ringkasan
Kebijakan Asimetris Pemerintah DKI Jakarta untuk UMP 2021 perlu kepastian dan jaminan bagi
pengusaha yang terdampak pandemi Covid-19. Kebijakan itu sangat adil dan perlu didorong agar
sektor tertentu yang produktif selama pandemi tetap menaikkan UMP 2021.
212
