Page 216 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 216

Judul               Khofifah Naikkan UMP Jawa Timur 2021 Jadi Rp1,8 Juta
                Nama Media          viva.co.id
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         https://www.viva.co.id/berita/nasional/1317709-khofifah-naikkan-ump-
                                    jawa-timur-2021-jadi-rp1-8-juta
                Jurnalis            Dedy Priatmojo
                Tanggal             2020-11-01 19:09:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive - Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur) Setelah kami lakukan rapat dengan
              dewan pengupahan. Akhirnya diputuskan kenaikan UMP senilai Rp100 ribu pada tahun 2021.
              Keputusan ini berlaku pada 1 Januari 2021

              negative - Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur) Keputusan ini karena kita melihat
              ada sektor yang terdampak dan tidak terdampak. Ketika kita memutuskan UMP masa berlakunya
              sampai pada putusan UMK. Kalau UMK sudah diputuskan UMP tidak berlaku
              negative - Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur) UMP kita sementara dibawah nilai
              UMK terendah di Jatim. Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari UMP dilarang
              mengurangi atau menurunkan upah. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP.
              Dan UMP tidak berlaku bila sudah ditetapkan UMK


              Ringkasan

              Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengeluarkan surat edaran Nomor M/11/HK.4/x/2020
              tertanggal  26  Oktober  2020,  perihal  tidak  adanya  kenaikan  upah  minimum  tahun  2021  .
              Kebijakan ini diambil karena situasi pandemi COVID-19.
              Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan meski ada surat edaran Menaker
              dia  tetap  menaikkan  upah  minimum  provinsi  (UMP)  bagi  buruh  di  wilayahnya.  Kebijakan  ini
              diambil setelah melakukan rapat dengan Dewan Pengupahan Jatim yang terdiri dari Pemprov
              Jatim, Serikat Buruh dan Pekerja serta perwakilan perusahaan atau pengusaha.












                                                           215
   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221