Page 219 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 219
UMP JATIM DIPUTUSKAN NAIK JADI RP 1,868 JUTA TAHUN 2021
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memutuskan menaikkan besaran Upah Minimum
Provinsi (UMP) Tahun 2021 sebesar 5,5 persen atau menjadi Rp 1,868 juta dari sebelumnya Rp
1,768 juta.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, meski pemerintah pusat tidak
menaikkan besaran upah, Pemprov Jatim justru melakukan langkah lain dengan menaikkan upah
yang lumayan besar.
"Alasan penetapan UMP sangat penting karena merujuk pada Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan upan minumum selama Pandemi
Covid-19. Dan setelah melalui banyak pertimbangan kita naikkan 5,5 persen," jelas Gubernur
Khofifah di Bakorwil Malang, Minggu (1/11/2020).
Nilai UMP Jatim sebelumnya lebih rendah dibanding Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK)
paling rendah di Jawa Timur seperti Kabupaten Sampang, Situbondo, Pamekasan, Madiun,
Ponorogo, Pacitan, Ngawi, Trenggalek dan Magetan.
"Sembilan kabupaten itu nilai UMK-nya masih berkisar Rp 1,913 juta. Jika dibandingkan nilai UMP
Jawa Timur saat ini berada di angka Rp 1,768 juta atau lebih rendah dibandingkan sembilan
kabupaten tersebut," tambah dia.
Sebelumnya kaum buruh mengajukan kenaikan UMP mencapai Rp 600 ribu. Tuntutan itu
kemudian ditindaklanjuti dengan menggelar koordinasi dengan Dewan Pengupahan Provinsi,
sehingga ditentukan besaran kenaikan upah tersebut.
"Jadi harapan kami para pengusaha juga tetap terjamin usahanya, baik yang terdampak maupun
yang tidak terdampak pandemi. Langkah selanjutnya usai penetapan ini dewan pengupahan
akan melakukan koordinasi dengan bupati dan wali kota setempat. Jika sudah diputuskan, maka
UMP tidak lagi berlaku, yang berlaku UMK," tegas mantan Menteri Sosial ini.
Sementar Ketua SPSI, Ahmad Fauzi mengaku jika sebenarnya keputusan ini jauh dari apa yang
diharapkan oleh kaum buruh. Akan tetapi, ia berkeinginan para buruh bisa menerima kenaikan
sebab masih dilanda Pandemi Covid-19.
"Harus tetap bersyukur meski kenaikan tak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apalagi kita
sama-sama tahu jika banyak perusahaan yang terdampak pandemi ini," ucap Fauzi.
Sehingga, lanjut Fauzi, besaran kenaikannya pun juga telah melalui berbagai penghitungan
sebagaimana yang dilakukan pada umumnya.
218
