Page 221 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

tersebut, memutuskan untuk menaikkan UMP yang diumumkan pada 31 Oktober 2020. Namun
kata dia, provinsi-provinsi tersebut baru menyatakan secara lisan, belum memberikan surat
keputusan (SK) dari daerah.

"Saat ini ada 15 provinsi yang menyatakan mengikuti sesuai ketentuan surat edaran tidak
menaikkan upah secara by lisan. Tetapi surat keputusannya belum kami terima. Sedangkan, lima
provinsinya memutuskan untuk menaikkan upah," ujarnya dihubungi Kompas.com, Minggu
(1/11/2020).

Namun, pihaknya belum bisa mengumumkan secara detail provinsi mana saja yang mengikuti
aturan SE Menaker atau tidaknya. Lebih lanjut kata Haiyani, terkait adanya provinsi yang
memutuskan menaikkan upah minimumnya, kepala daerah tersebut dipastikan mengetahui
kondisi masing-masing daerah. Termasuk juga kondisi perusahaan di daerah tersebut.

"Yang tahu kondisi daerah ini kan para gubernurnya. Sekarang kan tinggal bagaimana
pelaksanaan pengawasannya. Kami hanya sebagai kolektif data daerah mana saja yang
mengikuti aturan surat edaran," ucapnya.

Padahal sebelumnya, berdasarkan data Kemenaker per 27 Oktober 2020, pukul 16.35 WIB,
terdapat 18 provinsi mengikuti SE Menaker.

Antara lain Banten, Bali, Aceh, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat,
Maluku Utara, Kalimantan Barat Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua.

Sebagaimana diketahui, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauizyah telah menerbitkan Surat Edaran
(SE) Nomor M/11/HK.04/2020 yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. SE itu mengatur
tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19).

Penerbitan SE ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan
bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

220