Page 220 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 220
Judul Kemnaker Sebut Baru 15 Daerah yang Putuskan Tidak Menaikkan UMP
2021
Nama Media kompas.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2020/11/01/190000926/kemnaker-
sebut-baru-15-daerah-yang-putuskan-tidak-menaikkan-ump-2021
Jurnalis Ade Miranti Karunia
Tanggal 2020-11-01 19:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan
Sosial (PHI & Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan) Saat ini ada 15 provinsi yang
menyatakan mengikuti sesuai ketentuan surat edaran tidak menaikkan upah secara by lisan.
Tetapi surat keputusannya belum kami terima. Sedangkan, lima provinsinya memutuskan untuk
menaikkan upah
negative - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan
Sosial (PHI & Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan) Yang tahu kondisi daerah ini kan para
gubernurnya. Sekarang kan tinggal bagaimana pelaksanaan pengawasannya. Kami hanya
sebagai kolektif data daerah mana saja yang mengikuti aturan surat edaran
Ringkasan
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos)
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Haiyani Rumondang menyebutkan, terdapat 15
provinsi menyatakan mengikuti Surat Edaran (SE) Menaker untuk tidak menaikkan Upah
Minimum Provinsi (UMP) 2021. Sementara itu ada 5 provinsi yang bertolak belakang dengan SE
tersebut, memutuskan untuk menaikkan UMP yang diumumkan pada 31 Oktober 2020. Namun
kata dia, provinsi-provinsi tersebut baru menyatakan secara lisan, belum memberikan surat
keputusan (SK) dari daerah.
KEMNAKER SEBUT BARU 15 DAERAH YANG PUTUSKAN TIDAK MENAIKKAN UMP
2021
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos)
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Haiyani Rumondang menyebutkan, terdapat 15
provinsi menyatakan mengikuti Surat Edaran (SE) Menaker untuk tidak menaikkan Upah
Minimum Provinsi (UMP) 2021. Sementara itu ada 5 provinsi yang bertolak belakang dengan SE
219
