Page 217 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 217

KHOFIFAH NAIKKAN UMP JAWA TIMUR 2021 JADI RP1,8 JUTA

              Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengeluarkan surat edaran Nomor M/11/HK.4/x/2020
              tertanggal 26 Oktober 2020, perihal tidak adanya kenaikan upah minimum tahun 2021. Kebijakan
              ini diambil karena situasi pandemi COVID-19.

              Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan meski ada surat edaran Menaker
              dia  tetap  menaikkan  upah  minimum  provinsi  (UMP)  bagi  buruh  di  wilayahnya.  Kebijakan  ini
              diambil setelah melakukan rapat dengan Dewan Pengupahan Jatim yang terdiri dari Pemprov
              Jatim, Serikat Buruh dan Pekerja serta perwakilan perusahaan atau pengusaha.

              "Setelah kami lakukan rapat dengan dewan pengupahan. Akhirnya diputuskan kenaikan UMP
              senilai Rp100 ribu pada tahun 2021. Keputusan ini berlaku pada 1 Januari 2021," kata Khofifah
              di Kota Malang, Minggu, 1 November 2020.

              Dki 2021 tak berlaku bagi perusahaan terdampak covid-19 Kenaikan UMP DKI 2021 Tak Berlaku
              bagi Perusahaan Terdampak COVID-19 Khofifah mengatakan, pada tahun 2020 UMP di Jawa
              Timur sebesar Rp1.768.000. Dengan kenaikan ini, UMP di Jatim pada 2021 sebesar Rp1.868.777.
              Setelah diputuskan UMP di Jatim pada 2021. Bupati atau Wali Kota seluruh Jatim diminta segera
              memutuskan Upah Minimum Kabupatan/Kota (UMK).

              "Keputusan ini karena kita melihat ada sektor yang terdampak dan tidak terdampak. Ketika kita
              memutuskan UMP masa berlakunya sampai pada putusan UMK. Kalau UMK sudah diputuskan
              UMP tidak berlaku," ujar Khofifah.

              Khofifah mengungkapkan, sebenarnya UMP yang dikeluarkan Pemprov Jatim lebih kecil dari UMK
              di Jatim. Untuk UMK paling kecil di Kota atau Kabupaten di Jatim sebesar Rp1.913.000. Ada 9
              Kota yang menerapkan UMK sebesar itu, antara lain Sampang, Pamekasan, Trenggalek hingga
              Madiun.

              "UMP kita sementara dibawah nilai UMK terendah di Jatim. Pengusaha yang telah memberikan
              upah lebih tinggi dari UMP dilarang mengurangi atau menurunkan upah. Pengusaha dilarang
              membayar upah lebih rendah dari UMP. Dan UMP tidak berlaku bila sudah ditetapkan UMK,"
              tutur Khofifah.






























                                                           216
   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222