Page 214 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 214
Sebaliknya yang terkena dampak, kenaikannya 0% atau besarannya sama dengan UMP 2020.
Sekitar 90% lebih pengusaha di Jakarta terdampak pandemi Covid-19 karena Jakarta merupakan
kota jasa di mana ketika pergerakan manusia dan operasional usaha dibatasi maka ekonomi
akan stagnan. Hampir 8 bulan berbagai sektor usaha mengalami omzet yang anjlok seperti hotel,
restoran, kafe, catering, pusat perdagangan, mal, properti, otomotif, transportasi, event
organizer dan masih banyak sektor lainnya.
UMP DKI, PENGUSAHA PERLU KEPASTIAN KRITERIA TERDAMPAK COVID-19
Kebijakan Asimetris Pemerintah DKI Jakarta untuk UMP 2021 perlu kepastian dan jaminan bagi
pengusaha yang terdampak pandemi Covid-19. Kebijakan itu sangat adil dan perlu didorong agar
sektor tertentu yang produktif selama pandemi tetap menaikkan UMP 2021.
Sebaliknya yang terkena dampak, kenaikannya 0% atau besarannya sama dengan UMP 2020.
Sekitar 90% lebih pengusaha di Jakarta terdampak pandemi Covid-19 karena Jakarta merupakan
kota jasa di mana ketika pergerakan manusia dan operasional usaha dibatasi maka ekonomi
akan stagnan. Hampir 8 bulan berbagai sektor usaha mengalami omzet yang anjlok seperti hotel,
restoran, kafe, catering, pusat perdagangan, mal, properti, otomotif, transportasi, event
organizer dan masih banyak sektor lainnya.
"Ini yang membuat cash flow pengusaha terganggu bahkan sudah banyak yang melakukan PHK
dan merumahkan pekerjanya. Bahkan sektor hiburan malam yang jumlahnya juga cukup banyak
tidak tahu lagi nasibnya saat ini karena juga sudah hampir 8 bulan tutup," ujar Ketua UMUM
DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang, Minggu (1/11/2020).
Sarman menjelaskan, indikator kinerja ekonomi Jakarta sebagai dampak Covid 19 dapat dilihat
dari pertumbunan ekonomi kuartal 2 2020 yang terkontraksi 8,22%. Pada kuartal 3-2020
diprediksi juga masih terkontraksi minus.
Dengan kondisi dunia usaha yang sudah sangat terpuruk kenaikan UMP 2021 jangan sampai
menambah beban pengusaha, maka kebijakan tidak menaikkan UMP 2021 sangat adil dan bijak.
"Kami berharap agar Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja disemua tingkatan
dapat mengawal kebijakan ini,mulai dari prosesnya sampai dengan turunnya SK penetapan
besaran UMP 2021 sama dengan 2020. Jangan sampai persepsi di kalangan serikat
pekerja/buruh berbeda, misalnya untuk menetapkan berdampak atau tidak berdampak jangan
menjadi perdebatan dan pro kontra,semuanya bisa dilihat secara kasat mata," katanya.
Dari pengusaha, kata Sarman, belum menerima dan membaca Pergub asimetris UMP. Namun
pengusaha sangat berharap agar dalam Pergub tersebut diatur atau disebutkan secara
komprehensif sektor usaha yang terdampak sehingga tidak perlu lagi mengajukan surat
permohonan ke Disnakertrans DKI Jakarta.
"Kami mengajak kepada serikat pekerja/buruh untuk dapat memahami kondisi dunia usaha saat
ini di Jakarta. Pengusaha sampai saat ini masih galau karena belum dapat mempredikasi sampai
kapan pandemi ini, jika masih berkepanjangan ditakutkan daya tahan pelaku usaha semakin
turun dan dikawatirkan collapse. Semoga vaksin dapat segera terealisasi untuk mempercepat
pemulihan ekonomi dan pelaku usaha bergairah kembali," katanya.
Dengan mempertimbangkan dan menjunjung tinggi rasa keadilan, Pemprov DKI Jakarta
menetapkan kebijakan asimetris untuk UMP Tahun 2021. Hal tersebut disampaikan oleh
Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, pada Sabtu (31/10/2020).
"Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak
mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020. Sedangkan, kegiatan yang tidak terdampak
213
