Page 390 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 390
KSPI: BESOK, PULUHAN RIBU BURUH KEMBALI TOLAK UU CIPTA KERJA DAN INGIN
UMP NAIK
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, mengatakan puluhan ribu
buruh yang tergabung dalam 32 konfederasi dan federasi seperti KSPI, KSPSI AGN, dan Gekanas
akan melakukan aksi serentak di 24 provinsi pada 2 Senin, November 2020. Untuk wilayah
Jabodetak, Said mengatakan aksi akan dipusatkan di Istana dan Mahkamah Konstitusi. Titik
kumpul di Patung Kuda Indosat sekitar pukul 10.30 WIB.
"Tuntutan yang akan disuarakan adalah batalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan menuntut
agar upah minimum tahun 2021 (UMP, UMK, UMSP, dan UMSK) tetap naik," kata Said Iqbal,
Ahad, 1 November 2020.
Pada saat bersamaan, Iqbal mengatakan massa juga akan menyerahkan gugatan uji materiil
dan uji formil omnibus law UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi oleh KSPSI AGN dan KSPI.
Ia memastikan meskipun nomor UU Cipta Kerja belum keluar, aksi 2 November di Istana dan
Mahkamah Konstitusi akan tetap dilakukan.
"Tetapi bilamana nomor UU Cipta Kerja belum ada pada saat penyerahan berkas gugatan
tersebut, maka yang akan dilakukan KSPI dan KSPSI AGN hanya bersifat konsultasi ke MK," ujar
Said.
Dikabarkan buruh yang akan mengikuti aksi berasaln dari berbagai kota seperti Jakarta, Depok,
Bogor, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Indramayu,
Cirebon, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Semarang, Kendal, Jepara, Surabaya,
Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik.
Selain itu, aksi juga akan dilakukan di Jogja, Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan,
Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorontalo, Bitung, Kendari, Morowali,
Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Lombok, Ambon, Papua, dan sebagainya.
"Aksi KSPI dan 32 federasi lainnya ini adalah non violance (anti kekerasan), terukur, terarah, dan
konstitusional. Aksi ini dilakukan secara damai, tertib, dan menghindari anarkis," Iqbal
menegaskan.
Selain 2 November, aksi akan dilanjutkan 9 November 2020 di DPR RI untuk menuntut
dilakukannya legislatif review dan tanggal 10 November 2020 di kantor Kementerian
Ketenagakerjaan untuk menuntut upah minimum atau UMP 2021 harus tetap naik.
"Aksi 9 dan 10 juga membawa dua agenda yang kami sebutkan di atas, dan dilakukan serentak
di 24 provinsi," kata Iqbal.
389
