Page 395 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 395

Judul               Kebijakan Asimetris UMP 2021 Pemprov DKI Dinilai tidak Efektif
                Nama Media          mediaindonesia.com
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         https://mediaindonesia.com/read/detail/357285-kebijakan-asimetris-
                                    ump-2021-pemprov-dki-dinilai-tidak-efektif
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2020-11-01 09:18:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative  -  Agus  Pambagio  (Pengamat  Kebijakan  Publik)  Kebijakan  yang  dikeluarkan  dengan
              kecuali-kecuali akan susah dijalankan. Lebih baik tidak usah ada kecuali, sama ratakan

              negative - Agus Pambagio (Pengamat Kebijakan Publik) Di situ ada enggak definisi industri yang
              terdampak dan tidak terdammpak? Bagaimana mengetahui dia itu terdampak atau tidak?

              negative  -  Agus  Pambagio  (Pengamat  Kebijakan  Publik)  Kalau  SE  itu  enggak  ada  sanksi
              hukumnya. Mengurusi kebijakan enggak begitu. Itu (SE) bukan produk hukum



              Ringkasan

              PEMERINTAH  Provinsi  DKI  Jakarta  menetapkan  kebijakan  asimetris  untuk  upah  minimum
              provinsi  (UMP)  2021  akibat  pandemi  covid-19.  UMP  sejumlah  sektor  usaha  yang  terdampak
              covid-19 tidak naik. Sedangkan, sektor usaha yang tidak terdampak mengalami kenaikan UMP
              sebesar 3,27% dari Rp4.276.349 menjadi Rp4.416.186,548.


              Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai kebijakan setengah-setengah itu tidak efektif.


              KEBIJAKAN ASIMETRIS UMP 2021 PEMPROV DKI DINILAI TIDAK EFEKTIF

              PEMERINTAH  Provinsi  DKI  Jakarta  menetapkan  kebijakan  asimetris  untuk  upah  minimum
              provinsi  (UMP)  2021  akibat  pandemi  covid-19.  UMP  sejumlah  sektor  usaha  yang  terdampak
              covid-19 tidak naik. Sedangkan, sektor usaha yang tidak terdampak mengalami kenaikan UMP
              sebesar 3,27% dari Rp4.276.349 menjadi Rp4.416.186,548. Pengamat Kebijakan Publik Agus
              Pambagio menilai kebijakan setengah-setengah itu tidak efektif.

              "Kebijakan yang dikeluarkan dengan kecuali-kecuali akan susah dijalankan. Lebih baik tidak usah
              ada kecuali, sama ratakan," ucap Agus, Minggu (1/11).




                                                           394
   390   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400