Page 393 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 393
Nama Media bisnis.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20201101/12/1311986/upah-
minimum-2021-diimbau-tak-naik-ini-daerah-yang-naikkan-ump
Jurnalis Amanda Kusumawardhani
Tanggal 2020-11-01 09:29:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-
19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020.
Sedangkan, kegiatan yang tidak terdampak Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang
besarannya mengikuti rumus pada PP No. 78 Tahun 2015
Ringkasan
Meski Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah memutuskan untuk tidak menaikkan upah
minimum provinsi pada tahun ini akibat Covid-19, tetapi sejumlah daerah tercatat menaikkan
upah minimum 2021. Keputusan untuk tidak menaikkan UMP 2021 itu tertuang dalam surat
edaran Menteri Ketenagakerjaan RI No M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum
Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
UPAH MINIMUM 2021 DIIMBAU TAK NAIK, INI DAERAH YANG NAIKKAN UMP
Meski Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah memutuskan untuk tidak menaikkan upah
minimum provinsi pada tahun ini akibat Covid-19, tetapi sejumlah daerah tercatat menaikkan
upah minimum 2021 eputusan untuk tidak menaikkan UMP 2021 itu tertuang dalam surat edaran
Menteri Ketenagakerjaan RI No M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun
2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Dalam hal ini, pemerintah mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa
pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional.
Berdasarkan pantauan Bisnis, setidaknya ada sejumlah daerah yang memutuskan untuk
menaikkan UMP 2021 antara lain Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi
Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta dengan syarat.
Meski menaikkan UMP 2021 menjadi Rp4.416.186,548 dari Rp 4.267.349, Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta menetapkan kebijakan asimetris untuk UMP 2021 yakni pelaku usaha diperkenankan
untuk tak mengikuti ketentuan dengan sejumlah syarat. "Bagi kegiatan usaha yang terdampak
392
