Page 396 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 396
Menurut dia, para petugas di lapangan akan kesulitan mengawasi industri usaha yang tidak
menjalankan penetapan UMP 2021. Selain itu, Pemprov DKI juga tidak merinci batasan industri
yang terdampak maupun tidak terdampak covid-19.
"Di situ ada enggak definisi industri yang terdampak dan tidak terdammpak?. Bagaimana
mengetahui dia itu terdampak atau tidak?" tanya Agus.
Selain itu, penetapan kebijakan asimetris untuk UMP 2021 hanya diatur dalam Surat Edaran
Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/X/2020. Edaran tersebut menyatakan nilai UMP
2021 sama dengan UMP 2020 bagi perusahaan yang terdampak pandemi covid-19.
Agus menegaskan surat edaran (SE) bukan produk hukum yang sah. Penetapan kebijakan
tersebut perlu melalui Peraturan Menteri.
"Kalau SE itu enggak ada sanksi hukumnya. Mengurusi kebijakan enggak begitu. Itu (SE) bukan
produk hukum," tutup dia. (OL-1)
395
